SOLOBALAPAN.COM - Mungkin ada beberapa golongan yang menganggap ada kecurangan pada proses pelaksanaan Pemilu 2024 di Kota Solo.
Tuduhan curang ini ternyata juga dialamatkan kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Mengenai tuduhan tersebut, KPPS di wilayah Kota Solo buka suara dan menyatakan tidak terima.
Pasalnya, mereka telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga proses penyelenggaran pesta demokrasi ini sesuai aturan selama proses pelaksanaan pemilu.
Keluhan demikian disampaikan oleh salah satu anggota KPPS, Muhtarom, dalam acara "Sumsuman Pemilu 2024" pada Senin (4/3).
"Ketika mencuat isu tersebut (kecurangan-red), rasanya sesak dada ini."
"Kami sudah berupaya maksimal menjaga amanah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024."
"Namun, kok ya tetap ada saja yang bersuara seperti itu," ungkap Muhtarom.
Pria yang bertugas di TPS 34 Kelurahan Semanggi ini mengaku, tersinggung jika ada elit politik yang menyuarakan isu kecurangan.
Dia menambahkan bahwa mereka seharusnya menghargai masyarakat yang telah terlibat dalam Pemilu mulai dari petugas KPPS, saksi, panwas dan pihak lainnya.
"Kok bisa itu lho, dengan mudahnya mengatakan curang," lanjutnya.
"Kami ini sudah bertugas sejak sebelum hingga hari penyelenggaraan Pemilu."
"Bahkan, sampai pulang Subuh baru rampung. Saya sangat sakit hati jika dikatakan seperti itu," tandasnya.
Muhtarom lantas memberikan penegasan bagi pihak yang tidak terima dan mengatakan kecurangan di Pemilu 2024.
Mereka pun diminta Muhtarom untuk terjun langsung menghitung sendiri suara yang masuk.
"Kan disana juga ada saksi partai, paslon, panwas dan disaksikan banyak pihak juga," jelas Muhtarom.
"Semisal, jika ada kecurangan tentulah tidak akan diterima hasil pungutan suara tersebut," tegasnya.
Sementara itu, Ketua KPPS 34 Semanggi, Safina Az Zahra mengaku, jengkel dengan munculnya isu kecurangan dan menyalahkan petugas KPPS.
Padahal, jika ada 1 suara saja yang tak sesuai maka akan dicari sampai ketemu.
"Kami sudah bertugas dengan maksimal. Bahkan, untuk mencari 1 suara yang tidak sesuai," terang Safina.
"Jika tetap dituduh curang tentunya kami merasa kesal juga. Seakan tak dihargai upaya yang kami lakukan," ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, puluhan petugas yang menghadiri kegiatan syukuran itu juga mengungkapkan keluh kesah selama penyelenggaraan Pemilu 2024.
Salah satunya, alat cetak berupa printer yang mengalami kendala saat penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
Selain itu, mereka juga mengeluhkan pemanfaatan Sistem Informasi dan Rekapitulasi (Sirekap) yang mengalami kendala lantaran diakses secara bersamaan.
"Kendala di lapangan seperti itu, terutama soal aplikasinya, sehingga seharusnya prosesnya cepat," ujarnya.
"Karena servernya down, kemudian harus memakan waktu lama," pungkasnya. (atn/rei)