SOLOBALAPAN.COM – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Solo terus mengingatkan seluruh kepala sekolah SD dan SMP negeri, agar menghindari praktik pungutan liar (pungli).
Salah satunya dilarang memperjualbelikan buku lembaran kerja siswa (LKS) dan seragam. Jika terbukti melanggar, sekolah akan mendapatkan sanksi administrasi hingga pidana.
Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014, pengadaan seragam sekolah diusahakan sendiri oleh orang tua siswa.
Selain itu, hal ini tidak boleh dikaitkan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB), maupun kenaikan kelas.
Sekolah hanya diperbolehkan menjual atribut seragam seperti bad, papan nama, dan logo identitas sekolah.
Sekretaris Disdik Kota Solo Abdul Haris Alamsah menjelaskan, praktik jual beli seragam dan buku LKS di sekolah juga melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Intinya pendidik, tenaga kependidikan, dewan pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah dilarang menjual seragam ataupun bahan seragam.
“Dalam aturan memang tidak dibolehkan menjual seragam dan buku. Orang tua bebas membeli di mana saja. Kalau sekolah menyediakan atribut seperti logo dan papan nama masih boleh,” ungkap Haris, kemarin (7/12).
Kendati demikian, lanjut Haris, koperasi di sekolah masih boleh menjual seragam dengan catatan tidak memaksa siswa atau orang tua untuk membeli apalagi dengan harga selangit.
Dengan kata lain, harga yang ditawarkan harus terbilang wajar.
“Koperasi menjual seragam itu, konteksnya hanya menyediakan. Bukan paksaan untuk membeli. Misal harga di luar Rp 30 ribu per potong, di koperasi menjual Rp 31 ribu per potong masih boleh,” imbuhnya.
Haris juga menyinggung tentang sanksi yang akan diberikan kepada sekolah jika nekat melanggar,
Disebutnya, sanksi akan diawali dengan teguran berupa pemanggilan dan pemberian arahan.
Namun jika masih membandel, Dinas Pendidikan akan menindak tegas sekolah bersangkutan.
“Misalnya nanti sudah diberi tahu masih ngeyel, kami tidak segan-segan menindak tegas. Bisa saja ranahnya ke pidana, jika ditemukan ada permain uang di dalamnya,” tegasnya.
Sementara itu, Haris mengeklaim praktik jual-beli seragam di sekolah bisa dikenai sanksi administrasi maupun pidana. Terutama jika ada temuan praktik pungli di dalamnya.
“Jika masyarakat atau wali murid menemukan praktik jual-beli seragam di sekolah, segera melapor pada ke dinas pendidikan. Kami ingin anak-anak mendapatkan haknya dalam pendidikan,” bebernya. (ian/rei)
Editor : Reinaldo Suryo NegoroSumber : Radar Solo