SOLOBALAPAN.COM – Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik tujuh pejabat negara baru dalam upacara pengambilan sumpah jabatan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026) sore.
Sejumlah posisi strategis di jajaran kementerian dan lembaga negara mengalami perombakan (reshuffle), termasuk pucuk pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta dua posisi Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan).
Dalam pelantikan tersebut, Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi dipercaya mengemban amanah baru sebagai Kepala BNPB menggantikan Letjen TNI Suharyanto.
Sebelum ditunjuk memimpin lembaga penanggulangan bencana nasional tersebut, Kristomei menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XXI/Radin Inten yang membawahi wilayah tugas Lampung dan Bengkulu.
Selain pergantian di tubuh BNPB, Presiden Prabowo turut melantik dua perwira tinggi untuk memperkuat jajaran Kementerian Pertahanan.
Baca Juga: KPK Minta Nusron Wahid Kooperatif, Ditunggu di Gedung Merah Putih Sebagai Saksi Kasus HGB Summarecon
Marsekal TNI Yusuf Jauhari dilantik sebagai Wamenhan Bidang Logistik, Industri Pertahanan, dan Teknologi.
Sementara itu, Jenderal TNI Richard Tampubolon dipercaya mengemban tugas sebagai Wamenhan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan.
Isi Posisi Wamen Pertanian hingga Kepala BPGMN
Tak hanya sektor penanggulangan bencana dan pertahanan, agenda pelantikan di Istana Negara tersebut juga mengisi pos jabatan di kementerian serta badan teknis lainnya.
Presiden Prabowo melantik Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian, serta menunjuk M Maulana Bungaran untuk mengemban posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara untuk penguatan tata kelola lingkungan, dua pejabat baru ditunjuk memperkuat Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Prof. Dr. Setyawan Pudyatmoko resmi dilantik sebagai Kepala BPGMN, didampingi Mayor Jenderal TNI Sriyanto yang mengemban posisi sebagai Wakil Kepala BPGMN.
Didasarkan Keputusan Presiden
Pengangkatan serta rotasi para pejabat negara tersebut secara sah tertuang dalam beberapa Keputusan Presiden (Keppres).
Dasar hukum pelantikan ini meliputi Keputusan Presiden Nomor 42M tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih.
Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Presiden Nomor 113P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BNPB, serta Keputusan Presiden Nomor 43M Tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BPGMN.
Rangkaian pelantikan ini menandai langkah taktis pemerintah dalam memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja di sektor ketahanan bencana, pertahanan negara, kedaulatan pangan, hingga konservasi lingkungan nasional. (dam)
Editor : Damianus Bram