SOLO, SOLOBALAPAN.COM – Tunggakan biaya sewa Stadion Manahan yang mencapai lebih dari Rp1 miliar oleh Persis Solo akhirnya diakui manajemen.
Namun, alih-alih menyebutnya sebagai utang, pihak klub memilih istilah “skema bisnis”—sebuah narasi yang justru memicu tanda tanya publik.
Direktur PT Persis Solo Saestu (PSS), Ginda Ferachtriawan, tidak menampik adanya kewajiban yang belum diselesaikan kepada Pemerintah Kota Surakarta. Meski demikian, ia meminta agar persoalan tersebut tidak dibesar-besarkan.
“Adanya kewajiban yang belum terbayarkan dari pihak Persis Solo kepada pemerintah kota layaknya skema bisnis. Kami sudah koordinasi dan berkomitmen menyelesaikan,” ujarnya, Selasa (14/4).
Pernyataan tersebut memunculkan kritik tersendiri. Dalam praktiknya, tunggakan pembayaran—terlebih kepada pemerintah daerah—lazim dipandang sebagai utang yang harus diselesaikan tepat waktu, apalagi oleh klub profesional yang membawa nama besar kota.
Ginda menegaskan bahwa Persis Solo tetap akan memenuhi kewajibannya. Namun di saat bersamaan, ia menyoroti bahwa fokus utama klub saat ini adalah prestasi di sisa kompetisi.
“Ketika ini jadi berita, ya kami sampaikan kewajiban itu ada. Tapi saat ini tim juga sedang fokus pada pertandingan,” katanya.
Alasan tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab kekhawatiran publik. Sebab, profesionalisme klub tidak hanya diukur dari performa di lapangan, tetapi juga dari kepatuhan terhadap kewajiban administratif dan finansial.
Saat ditanya lebih jauh soal penyebab tunggakan, Ginda kembali menekankan bahwa persoalan ini seharusnya bisa diselesaikan secara internal tanpa menjadi polemik publik. Ia juga menegaskan bahwa Persis Solo merupakan kebanggaan warga Kota Bengawan.
“Bahasanya bukan utang, tapi skema bisnis. Dan itu pasti akan kami selesaikan,” tegasnya.
Di sisi lain, manajemen juga mengajak pemerintah kota untuk memiliki persepsi yang sama, yakni tidak melihat tunggakan sebagai beban sepihak. Mereka berargumen bahwa aktivitas sepak bola turut memberikan dampak ekonomi melalui promosi sport tourism dan perputaran ekonomi lokal.
Namun, argumentasi tersebut juga memunculkan perdebatan: sejauh mana kontribusi ekonomi bisa menjadi pembenaran atas kewajiban finansial yang belum ditunaikan?
Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta, Rini Kusumandari, menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan manajemen Persis Solo. Hasilnya, klub berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut secara bertahap.
“Sudah kami bicarakan dengan manajemen, mereka berkomitmen untuk menyelesaikan di setiap musim,” jelasnya.
Baca Juga: Wonogiri : Tragedi Balai Dusun Pendem Roboh, Polisi Ungkap Kronologinya
Meski ada komitmen, transparansi dan ketegasan dalam penyelesaian tunggakan menjadi hal yang ditunggu publik. Apalagi, kasus ini mencuat dalam forum resmi antara Dispora dan DPRD Kota Surakarta—menandakan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar isu internal.
Kini, sorotan mengarah pada langkah konkret manajemen Persis Solo: apakah komitmen tersebut benar-benar akan diwujudkan dalam waktu dekat, atau justru kembali menjadi polemik yang berlarut? (ves/an)
Editor : Andi Aris Widiyanto