SOLOBALAPAN.COM - Menghadapi tingginya permintaan rumah subsidi, para pengembang di Jawa Tengah dan Soloraya mengajukan usulan kepada pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi.
Ketua Umum DPP Apersi Jawa Tengah, Djunaidi Abdilah, menjelaskan bahwa permintaan tahunan rumah subsidi di Indonesia mencapai sekitar 300 ribu unit.
Tahun ini, pemerintah hanya menganggarkan kuota rumah subsidi sebanyak 166.000 unit, jauh lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 yang mencapai 230.000 unit.
"Masih ada ribuan rumah subsidi yang tidak bisa melakukan akad KPR karena kuota sudah habis di akhir tahun," ujar Djunaidi kepada Jawa Pos Radar Solo, Kamis (1/8).
Djunaidi memperkirakan kuota rumah subsidi (FLPP) tahun ini akan habis pada akhir Agustus, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang yang tergabung dalam Apersi Jateng-DIY.
Pengembang dikhawatirkan akan kesulitan mengelola arus kas karena tidak ada pemasukan dari September hingga akhir tahun atau awal tahun berikutnya.
"Sebagian besar pengembang menggunakan pembiayaan perbankan, sehingga pengurangan kuota ini dapat menyebabkan banyak pengembang mengalami gagal bayar (NPL) dan berisiko gulung tikar," jelasnya.
Kajian dari IPB menunjukkan bahwa program FLPP memiliki dampak sosial ekonomi yang besar, dengan efek berganda pada lebih dari 185 sektor.
Pembangunan perumahan memegang peranan penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, melibatkan sekitar 30,34 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung.
"Jumlah tenaga kerja yang terkait langsung dengan sektor perumahan mencapai 19,17 juta orang, sementara yang terkait tidak langsung mencapai 11,17 juta orang," tambahnya.
Sedikitnya lima sektor ekonomi diperkirakan akan terdampak oleh aktivitas di sektor perumahan.
Setiap tambahan anggaran Rp 1 di sektor perumahan diperkirakan akan menghasilkan output ekonomi sebesar Rp 2,15.
Djunaidi menekankan bahwa jika tidak ada penambahan kuota tahun ini, akan terjadi penurunan di sektor-sektor terkait dengan perumahan bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
"Karena itu, kami mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah kuota rumah subsidi/FLPP sebesar minimal 60.000 unit pada tahun 2024 untuk MBR," tutupnya. (ul)
Editor : Nindia Aprilia