SOLOBALAPAN.COM – Polemik penggunaan anggaran pemerintah untuk jasa influencer kembali menjadi perhatian setelah beredarnya temuan mengenai pengadaan yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia.
Dokter sekaligus influencer dr. Tirta Mandira Hudhi ikut memberikan pandangannya melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya. Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak menyampaikan pendapat tersebut sebagai bagian dari influencer yang dibayar pemerintah, bukan pula karena memiliki hubungan dengan Raffi Ahmad.
dr. Tirta mengatakan dirinya juga bukan haters Raffi Ahmad. Ia memilih membahas persoalan tersebut dari sudut pandang sebagai pebisnis.
Baca Juga: Biodata Noah Adnan: Bek yang Main di Loudoun United Perdana Dipanggil John Herdman ke Timnas
dr. Tirta Sebut Pemerintah Boleh Gunakan Influencer
Menurut dr. Tirta, penggunaan influencer oleh pemerintah untuk kegiatan promosi pada dasarnya bukan sesuatu yang salah.
Ia mencontohkan promosi pariwisata yang dapat melibatkan influencer maupun travel vlogger untuk memperkenalkan berbagai destinasi di Indonesia. Mulai dari Labuan Bajo, Natuna, Manado, Makassar, hingga Papua dapat dipromosikan melalui kreator konten.
“Boleh enggak negara menggunakan influencer untuk kegiatan promosi? Boleh,” kata dr. Tirta dalam videonya.
Ia menilai kegiatan promosi tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi Indonesia. Karena itu, persoalan utamanya bukan terletak pada penggunaan influencer oleh pemerintah.
Baca Juga: Kejutan Garuda Calling! PSSI Panggil Alta Ballah, Marukawa dan Noah Adnan: Jadi Warna Baru di Timnas
Menurutnya, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerja sama tersebut dilakukan. Penggunaan anggaran negara untuk membayar jasa influencer harus memiliki kesepakatan yang jelas dan tidak disertai transaksi tersembunyi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Warga Juga Berhak Mempertanyakan Anggaran
dr. Tirta juga memberikan pandangan mengenai masyarakat yang mempertanyakan penggunaan APBN untuk jasa influencer.
Menurutnya, warga tidak dapat dianggap salah hanya karena meminta penjelasan mengenai penggunaan uang negara. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi kebijakan maupun pengeluaran pemerintah.
“Fungsi rakyat adalah mengawasi. Jadi warga boleh bertanya dan tugasnya kementerian tersebut yang menjawab,” ujarnya.
Baca Juga: Benarkah Agnez Mo Bakal Jadi Mutan Psylocke di X-Men? Karakter Ninja Telepati Berkekuatan Dahsyat
Dengan demikian, menurut dr. Tirta, kritik masyarakat terhadap penggunaan anggaran bukan berarti masyarakat menolak seluruh bentuk kerja sama pemerintah dengan influencer.
Pertanyaan mengenai siapa yang dibayar, untuk pekerjaan apa, berapa nilai kontraknya, serta bagaimana proses pengadaannya justru menjadi bagian dari transparansi yang perlu dijelaskan kepada publik.
Sorotan Beralih pada Posisi Raffi Ahmad
Dalam video tersebut, dr. Tirta kemudian menyinggung posisi Raffi Ahmad yang saat ini merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.
Ia menyadari bahwa sejumlah kerja sama yang kini menjadi pembahasan disebut telah dilakukan sebelum Raffi menjabat sebagai utusan presiden. Namun, status Raffi sebagai pejabat publik membuat persoalan tersebut kini turut dikaitkan dengan posisi yang sedang dijalankannya.
Karena itu, dr. Tirta menilai Raffi perlu memberikan penjelasan mengenai persoalan yang sedang ramai dibicarakan.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai hubungan antara aktivitas bisnis RANS dengan posisi Raffi sebagai pejabat publik.
Minta Raffi dan Kementerian Beri Klarifikasi
dr. Tirta tidak menyebut bahwa penggunaan anggaran untuk jasa influencer secara otomatis merupakan pelanggaran. Sebaliknya, ia meminta pihak-pihak yang berkaitan dengan polemik tersebut memberikan penjelasan agar informasi yang beredar tidak berkembang menjadi spekulasi.
Ia menyebut Raffi Ahmad, pihak RANS, maupun kementerian terkait sebagai pihak yang dapat memberikan klarifikasi mengenai persoalan tersebut.
“Buat teman-teman sekalian, tetap kritis dan avoid hoax,” kata dr. Tirta di akhir videonya.
Ia juga berharap Raffi Ahmad dan RANS bersama kementerian terkait segera memberikan penjelasan mengenai kerja sama yang menjadi sorotan.
Pernyataan tersebut membuat posisi dr. Tirta dalam polemik ini tidak semata-mata menolak penggunaan influencer oleh pemerintah. Ia justru menganggap kerja sama tersebut dapat dilakukan selama mekanismenya jelas, transparan, dan tidak menimbulkan konflik kepentingan.
Sementara itu, persoalan mengenai kontrak pengadaan yang melibatkan PT RANS Animasi Indonesia tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen pengadaan dan keterangan resmi dari pihak terkait. Nilai kontrak yang beredar juga tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran.
Yang menjadi perhatian dalam polemik ini adalah kebutuhan publik untuk mengetahui bagaimana anggaran negara digunakan dan memastikan setiap kerja sama pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.
Editor : Inayah ChoirunisaSumber : Instagram @dr.tirta