SOLOBALAPAN.COM – Nama Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan setelah beredar isu mengenai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer yang dikaitkan dengan perusahaan miliknya, PT RANS Animasi Indonesia.
Unggahan yang beredar di media sosial menyebut terdapat kontrak pengadaan dari sejumlah instansi pemerintah dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Anggaran tersebut disebut berkaitan dengan berbagai layanan publikasi dan influencer engagement yang melibatkan ekosistem RANS.
Informasi tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap Raffi Ahmad yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Namun, perlu dicatat bahwa angka Rp14,69 miliar dalam data yang beredar merupakan nilai kontrak pengadaan dengan PT RANS Animasi Indonesia, bukan keterangan bahwa Raffi Ahmad secara pribadi menerima uang tersebut.
Baca Juga: Ambisi Besar Taisei Marukawa Usai Dipanggil John Herdman ke TC Timnas: Ingin Juara Piala Asia
Dua Instansi Pemerintah Tercatat dalam Data
Berdasarkan dokumen yang beredar, terdapat dua instansi pemerintah yang disebut melakukan pengadaan jasa dengan PT RANS Animasi Indonesia, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 hingga 2026.
Pada 2024, Kemendikbud Ristek tercatat memiliki lima paket pengadaan yang berkaitan dengan RANS Entertainment dan akun Raffinagita1717.
Paket tersebut meliputi penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452.698.902, penayangan Instagram Reels Raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300, penayangan Instagram Story sebesar Rp575.655.000, event attendance senilai Rp2.521.329.200, serta penayangan TikTok Raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.
Baca Juga: Nurul Aziza Istri Asta RAN Kerja Apa? Disorot Usai Terseret Isu Perselingkuhan, Ini Kronologinya
Jika dijumlahkan, lima paket pengadaan tersebut memiliki nilai sekitar Rp3,9 miliar.
Sementara itu, tiga paket lain tercatat berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025 hingga 2026.
Pada 2025, Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tercatat memiliki paket influencer engagement senilai Rp3.596.955.000. Kemudian, Sekretariat Jenderal Perikanan Budidaya memiliki paket influencer engagement untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Pada 2026, Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap tercatat memiliki paket jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, dengan nilai Rp3,6 miliar.
Jika seluruh paket dalam dokumen tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp14.696.955.002.
Baca Juga: Rumor Mendagri Tito Karnavian Dicekal ke Luar Negeri, Yusril Ihza Mahendra: Saya Belum Bisa Jawab!
Benarkah Raffi Ahmad Menerima Rp14,69 Miliar?
Istilah “endorse Raffi Ahmad” yang digunakan dalam unggahan media sosial perlu dilihat secara lebih hati-hati.
Data yang ditampilkan mencantumkan nama PT RANS Animasi Indonesia sebagai pihak yang menerima kontrak. Perusahaan tersebut memang merupakan bagian dari ekosistem bisnis RANS yang berkaitan dengan Raffi Ahmad, tetapi nilai kontrak perusahaan tidak otomatis dapat disebut sebagai pendapatan pribadi Raffi Ahmad.
Karena itu, angka Rp14,69 miliar lebih tepat disebut sebagai total nilai paket pengadaan yang tercantum dalam data tersebut.
Di sisi lain, keberadaan kontrak pengadaan juga tidak dengan sendirinya berarti terdapat pelanggaran hukum. Pengadaan jasa influencer oleh instansi pemerintah perlu dilihat berdasarkan dokumen kontrak, tujuan pengadaan, proses pemilihan penyedia, hingga realisasi pekerjaan yang dilakukan.
Isu Muncul di Tengah Sorotan terhadap Raffi Ahmad
Kabar mengenai kontrak tersebut muncul ketika Raffi Ahmad sedang menghadapi sorotan publik akibat berbagai polemik yang berkembang di media sosial.
Raffi Ahmad sendiri merupakan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sebagai pejabat negara, kekayaannya juga tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN.
Dalam laporan yang sebelumnya diumumkan KPK, Raffi memiliki sejumlah aset dengan nilai mencapai lebih dari Rp1 triliun. Data LHKPN tersebut menunjukkan bahwa kekayaan Raffi berasal dari berbagai kategori aset, termasuk tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, kas, serta harta bergerak lainnya.
Namun, kekayaan pribadi tersebut merupakan persoalan yang berbeda dengan nilai kontrak pengadaan perusahaan. Keduanya tidak dapat langsung disamakan tanpa adanya informasi mengenai hubungan pembayaran, kepemilikan, serta penggunaan dana perusahaan.
Belum Ada Konfirmasi soal Klaim ICW
Sampai artikel ini ditulis, belum ditemukan rilis resmi Indonesia Corruption Watch yang dapat mengonfirmasi bahwa lembaga tersebut secara resmi menyatakan adanya “endorsement Raffi Ahmad” menggunakan APBN sebesar Rp14,69 miliar.
Data yang beredar justru menunjukkan adanya sejumlah paket pengadaan jasa dengan PT RANS Animasi Indonesia. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai penggunaan anggaran tersebut, diperlukan penelusuran terhadap dokumen pengadaan dan realisasi pekerjaan masing-masing paket.
Dengan demikian, angka Rp14,69 miliar yang ramai dibicarakan saat ini lebih tepat dipahami sebagai total nilai delapan paket pengadaan yang tercantum dalam data yang beredar.
Editor : Inayah ChoirunisaSumber : Berbagai Sumber