SOLOBALAPAN.COM – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan publik pada sejumlah peristiwa serupa yang pernah melibatkan pemimpin Indonesia. Sebelum Prabowo, nama B.J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hingga Joko Widodo (Jokowi) juga pernah dikaitkan dengan isu penyadapan.
Meski demikian, masing-masing peristiwa memiliki latar belakang berbeda. Ada rekaman percakapan kepala negara yang bocor ke publik, laporan mengenai operasi intelijen asing, hingga pengakuan tokoh politik yang merasa komunikasinya dipantau.
Baca Juga: Dua Kali Mangkir, Menteri ATR Nusron Wahid Mendadak Sambangi KPK Tanpa Jadwal: Ada Apa?
Berikut rangkaian peristiwa yang pernah menjadi perhatian publik.
1. B.J. Habibie, Rekaman Percakapan dengan Jaksa Agung Bocor
Pada masa pemerintahan Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, publik sempat dihebohkan oleh beredarnya rekaman percakapan telepon antara dirinya dan Jaksa Agung Andi Muhammad Ghalib.
Percakapan tersebut berkaitan dengan perkembangan penanganan kasus mantan Presiden Soeharto. Rekamannya kemudian menjadi pemberitaan setelah transkrip pembicaraan dimuat majalah Panji Masyarakat pada Februari 1999.
Baca Juga: Jejak Digital Brown Bear Ramai Dikulik, Warganet Cocokkan Cuitan Lama hingga Informasi Profil
Bocornya percakapan pribadi tersebut memunculkan dugaan bahwa komunikasi Presiden Habibie telah direkam tanpa sepengetahuannya. Namun, pihak yang merekam dan menyebarkan percakapan tersebut tidak diketahui secara pasti.
Peristiwa ini menjadi salah satu contoh kebocoran komunikasi di lingkungan pemerintahan pada masa awal Reformasi.
2. Megawati Soekarnoputri Mengaku Sering Menjadi Sasaran Penyadapan
Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri juga pernah menyampaikan pengakuan mengenai dugaan penyadapan terhadap dirinya.
Baca Juga: Klarifikasi Raffi Ahmad Usai Dituding Terlibat Acara Mahasiswa Bayaran dan Settingan di Bundaran HI
Dalam sebuah kesempatan pada November 2018, Megawati menyebut dirinya sebagai salah satu orang yang paling sering disadap. Ia bahkan mengaku tidak terlalu terbiasa membawa telepon seluler karena merasa komunikasinya berpotensi dipantau.
Pernyataan tersebut memperlihatkan kekhawatirannya terhadap keamanan komunikasi pribadi. Megawati juga menceritakan kebiasaannya meminjam telepon milik orang lain ketika perlu menghubungi seseorang.
Meski begitu, pengakuan tersebut tidak disertai penjelasan mengenai bukti teknis maupun identitas pihak yang diduga melakukan penyadapan. Karena itu, pernyataan Megawati perlu dipahami sebagai pengakuan mengenai pengalamannya, bukan bukti bahwa seluruh komunikasinya telah disadap.
3. Susilo Bambang Yudhoyono, Jadi Target Intelijen Australia
Kasus penyadapan yang melibatkan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono terungkap pada November 2013. Informasi tersebut berasal dari dokumen rahasia intelijen yang dibocorkan Edward Snowden dan dipublikasikan sejumlah media internasional.
Dokumen itu mengungkap bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak aktivitas telepon seluler SBY selama 15 hari pada Agustus 2009. Sejumlah pejabat dan orang dekat Presiden juga disebut masuk dalam daftar target pemantauan.
Nama-nama yang tercantum antara lain Ibu Negara Ani Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta beberapa menteri.
Pengungkapan tersebut memicu ketegangan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. SBY menyatakan Indonesia akan meninjau kembali sejumlah agenda kerja sama bilateral sebagai respons atas laporan penyadapan tersebut.
Kepala Badan Intelijen Negara saat itu, Marciano Norman, juga menyampaikan bahwa pihak intelijen Australia telah meyakinkan Indonesia tidak akan kembali melakukan penyadapan terhadap pejabat Indonesia.
4. Joko Widodo, Rumah Dinasnya Diduga Dipasangi Alat Sadap
Nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga pernah muncul dalam pemberitaan mengenai dugaan penyadapan. Peristiwa tersebut terjadi pada 2014 ketika Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Saat itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menyampaikan bahwa tiga alat yang diduga sebagai perangkat penyadap ditemukan di rumah dinas Jokowi. Perangkat tersebut disebut berada di sejumlah ruangan, termasuk kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.
Kabar tersebut kemudian mendapat perhatian karena muncul menjelang Pemilihan Presiden 2014. Tjahjo menduga pemasangan perangkat tersebut berkaitan dengan upaya mengganggu pihaknya.
Namun, Badan Intelijen Negara (BIN) membantah terlibat dalam penyadapan terhadap Jokowi. Kepala BIN saat itu, Marciano Norman, menyatakan lembaganya tidak memiliki kepentingan untuk melakukan tindakan tersebut.
Dengan demikian, peristiwa tersebut tercatat sebagai dugaan pemasangan alat sadap di rumah dinas Jokowi, bukan kasus penyadapan yang telah terbukti dilakukan oleh BIN.
Kasus Prabowo Kembali Menyoroti Keamanan Komunikasi Presiden
Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tiga tersangka pada Selasa (3/11/2026).
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyidik menetapkan tiga orang berinisial LSP, AS, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal. Sasaran pemantauan disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Sehari setelah pengumuman tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Istana masih menunggu hasil penyidikan untuk mengetahui tujuan penyadapan dan pihak yang diduga berada di baliknya.
Ia menyebutkan bahwa komunikasi sejumlah pejabat dan tokoh juga diduga menjadi sasaran. Namun, identitas pihak yang menjadi penerima hasil penyadapan maupun isi komunikasi yang dikumpulkan belum diungkap secara terperinci.
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa persoalan keamanan komunikasi pejabat negara telah beberapa kali menjadi perhatian publik. Meski demikian, setiap kasus memiliki konteks dan tingkat pembuktian berbeda sehingga dugaan penyadapan, kebocoran rekaman, dan operasi intelijen perlu dibedakan.
Editor : Inayah Choirunisa