SOLOBALAPAN.COM – Isu dugaan pembatasan jangkauan sebaran konten atau shadowban yang kerap dikeluhkan warganet di media sosial akhirnya direspons resmi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Pemerintah menegaskan bahwa masyarakat atau kreator yang merasa interaksi unggahannya dipangkas secara sepihak berhak memanfaatkan jalur pengaduan serta mekanisme banding resmi yang disediakan oleh masing-masing perusahaan platform digital.
Direktur Kemitraan Komunikasi, Lembaga, dan Kehumasan Komdigi, Marolli Jeni Indrarto, menjelaskan bahwa sistem distribusi lalu lintas (traffic) maupun kebijakan moderasi konten sepenuhnya berada di bawah kendali teknis dan operasional penyedia platform media sosial.
Oleh karena itu, jika pengguna merasa jangkauan sebaran kontennya dibatasi secara tidak wajar, langkah pertama yang mesti ditempuh adalah melayangkan komplain resmi ke pihak pengembang aplikasi.
"Jika masyarakat merasa konten, kritik atau pendapatnya misalkan agak melambat gitu ya, seolah ada shadowban, misalkan daya jangkauannya tidak masuk ke followers-nya dan sebagainya, mereka sebenarnya dapat menggunakan mekanisme pengaduan dan banding yang disediakan oleh platform," urai Marolli di Kantor Komdigi, dikutip dari JawaPos.com, Jumat (30/10/2026).
Baca Juga: Dituding Anti-Kritik Buntut Regulasi Takedown Konten Ujaran Kebencian dalam 4 Jam, Ini Kata Komdigi!
Pemerintah Fokus Tangkal Hoaks dan Konten Ilegal
Kendati demikian, Marolli menggarisbawahi bahwa Komdigi belum bisa menyimpulkan apakah fenomena anjloknya jangkauan (reach) yang dialami sebagian pengguna tersebut murni akibat praktik shadowban.
Ia menegaskan prioritas pengawasan pemerintah di ranah siber tetap tertuju pada penindakan konten-konten yang melanggar koridor hukum, menekan persemaian disinformasi, serta menangkal ujaran kebencian.
Istilah shadowban sendiri merujuk pada kondisi teknis ketika distribusi unggahan akun tertentu disembunyikan atau dibatasi secara senyap oleh sistem algoritma, sehingga konten tidak muncul pada lini masa (feed) pengguna lain maupun barisan pengikutnya sendiri.
Desak Platform Digital Transparan Soal Sistem Algoritma
Di tengah merebaknya keluhan tersebut, Komdigi mendesak seluruh korporasi teknologi media sosial untuk bersikap lebih transparan dalam membeberkan cara kerja algoritma kurasi konten kepada publik.
Para pengguna dinilai memiliki hak fundamental untuk mengetahui alasan di balik pembatasan akun mereka serta prosedur teknis yang diberlakukan.
"Masyarakat berhak mengetahui bagaimana algoritma kemudian memengaruhi informasi yang mereka terima, jadi kalau misalkan terkait algoritma biar kita sama-sama paham bahwa ini juga ada peran platform dan juga behavior di dalam masyarakat dalam mengkonsumsi media, terutama media sosial," tegas Marolli.
Marolli menambahkan, algoritma memiliki daya pengaruh yang sangat besar dalam membentuk persepsi publik karena menyaring informasi harian berdasarkan pola interaksi, minat, dan rekam jejak digital pengguna. Akibatnya, linimasa beranda tidak selalu mencerminkan potret realitas sosial yang utuh.
Fenomena gelembung informasi (filter bubble) ini menuntut warganet untuk lebih kritis dan bijak dalam menyerap arus informasi di jagat maya, termasuk memverifikasi kebenaran setiap kabar sebelum membagikannya kembali.
Komdigi kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran regulasi digital di Tanah Air, sembari mewajibkan raksasa platform teknologi mengelola layanannya secara akuntabel, transparan, dan patuh terhadap perundang-undangan yang berlaku. (dam)
Editor : Damianus BramSumber : Berbagai Sumber