SOLOBALAPAN.COM – Penyaluran Bantuan Presiden (Banpres) senilai total Rp100 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan (Kalsel) memicu gelombang kekecewaan.
Sejumlah daerah yang mengalami dampak karhutla paling parah hingga menetapkan status tanggap darurat justru dilaporkan tidak mendapatkan kucuran alokasi dana bantuan tersebut.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menilai adanya ketimpangan yang nyata dalam pembagian bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tersebut.
"Justru kondisi mereka jauh lebih parah dari Kabupaten Balangan dan mereka berada di wilayah ring satu. Seperti Kabupaten Banjar dan Barito Kuala yang sudah menaikkan status tanggap darurat," cetus Rahmi, Jumat (16/10/2026).
Pemerintah pusat mencairkan dana Banpres Rp100 miliar yang hanya dibagikan kepada lima kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Kalsel.
Baca Juga: Kondisi Mencekam! Kualitas Udara di 12 Wilayah Karhutla Masuk Kategori Berbahaya, Kalteng Terparah
Rinciannya, Kabupaten Tanah Laut menerima Rp20 miliar; Kabupaten Tapin dan Kota Banjarbaru masing-masing Rp15 miliar; Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan (HSS) masing-masing Rp10 miliar; serta Pemprov Kalsel sebesar Rp30 miliar.
Sementara itu, wilayah lain yang turut diterjang karhutla hebat seperti Kabupaten Balangan, Banjar, Barito Kuala (Batola), Kotabaru, Hulu Sungai Utara (HSU), Tabalong, dan Kota Banjarmasin sama sekali tidak mendapatkan bagian.
Satgas Terancam Operasional, Data Luas Kebakaran Disoal
Rahmi membeberkan bahwa ketiadaan dana Banpres sangat memukul operasional Satgas Karhutla di lapangan, terlebih Pemkab Balangan saat ini tengah mengalami defisit anggaran.
"Tentu sangat berdampak sekali, karena selain tidak ada kucuran dana bantuan ini, kita saat ini juga mengalami defisit anggaran," keluhnya.
Di sisi lain, Sekda Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mempertanyakan keakuratan data pemerintah pusat.
Ia menyebut luas karhutla yang terverifikasi di wilayahnya telah menembus 6.000 hektare, namun data pusat hanya mencatat sekitar 2.000 hektare.
Sorotan senada disampaikan Kalak BPBD Batola, Mirwan Siregar. Pihaknya mengaku kebingungan karena tak mendapatkan penjelasan atas pengabaian bantuan tersebut, padahal indeks pencemaran udara (ISPU) di Batola sempat menembus angka 5.987 (kategori sangat berbahaya).
"ISPU kita ranking satu se-Indonesia, paling buruk, paling tinggi. Kami sudah mengonfirmasi apa alasannya Batola tidak dapat, namun tidak ada jawaban sama sekali. Malah kami dipingpong," ungkap Mirwan gusar.
Meskipun harus memutar otak di tengah keterbatasan anggaran, Pemkab yang tak menerima Banpres kini berupaya mengoptimalkan anggaran murni APBD, Belanja Tidak Terduga (BTT), serta memperkuat sinergi dengan perusahaan swasta demi memadamkan kobaran api. (dam)
Editor : Damianus Bram