SOLOBALAPAN.COM – Rilis resmi Kementerian Pertahanan Jepang mengenai penghentian misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan mendadak geger dan disorot tajam oleh netizen.
Publik mempertanyakan klaim Pemerintah Indonesia yang menyatakan sanggup menangani karhutla secara mandiri, di saat dampak kabut asap pekat masih mengepung permukiman warga hingga merembet ke negara tetangga.
Sorotan publik ini merujuk pada siaran pers resmi Kementerian Pertahanan Jepang tertanggal 29 September 2026. Dalam dokumen tersebut, Jakarta mengklaim penanganan karhutla selanjutnya sudah dapat dikendalikan sendiri.
“The Government of Indonesia informed Japan that the firefighting operations conducted by the Japan Self-Defense Forces had contributed to preventing the spread of the forest fires and that further response efforts could be handled by the Government of Indonesia,” bunyi rilis resmi poin ketiga Kemhan Jepang.
Artinya, Indonesia mengakui kontribusi besar armada helikopter Jepang dalam mencegah meluasnya kebakaran. Namun, dokumen resmi itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa seluruh titik api telah padam.
Baca Juga: Karhutla Masih Membara, Keputusan Indonesia Pulangkan Pasukan Bantuan Jepang Tuai Polemik!
Pada poin selanjutnya, Kemhan Jepang mengonfirmasi telah memerintahkan penarikan mundur tim Pasukan Bela Diri (Self-Defense Forces/SDF) kembali ke negaranya usai menuntaskan masa tugas.
Sontak, rilis tersebut memicu polemik hangat di media sosial. Warganet menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai terlalu percaya diri, sementara warga Kalimantan masih harus menghirup asap beracun yang mengancam kesehatan.
BNPB Apresiasi Misi Pasukan Jepang
Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan militer Jepang dalam membantu operasi pemadaman udara di wilayah Kalimantan.
Dalam rilis resminya pada 30 September 2026, BNPB mengutip pernyataan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, yang menyebut Indonesia kini siap melanjutkan pengendalian karhutla secara mandiri.
Selama bertugas sejak 16 September 2026, tiga helikopter angkut raksasa CH-47 Chinook milik Jepang telah menerbangkan sekitar 40 operasi water bombing dan mengguyurkan lebih dari 220 ton air di kawasan Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dan Ketapang.
Misi kemanusiaan ini mencatatkan sejarah baru sebagai operasi penanggulangan karhutla luar negeri pertama yang pernah dijalani oleh militer Jepang.
Tawaran Bantuan Malaysia Belum Dijawab
Di tengah polemik penghentian bantuan Jepang, Pemerintah Malaysia mengaku belum menerima tanggapan resmi dari Indonesia terkait tawaran bantuan pemadaman karhutla.
Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, membeberkan bahwa pihaknya telah menyiagakan satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, dan 52 personel medis-SAR untuk diterjunkan ke Indonesia.
Rencana bantuan tersebut bahkan sudah didiskusikan langsung saat bertemu Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Jakarta pada September lalu. Namun, hingga Selasa (13/10/2026), Indonesia belum memberikan kepastian.
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Nadma) dan Kementerian Luar Negeri juga telah mengirimkan surat kepada mitra masing-masing, tetapi belum ada respons,” ungkap Ahmad Zahid, dikutip dari Malay Mail.
Kendati demikian, Ahmad Zahid mencoba bersikap positif atas sikap diam Pemerintah Indonesia.
“Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak memerlukan bantuan kami,” tuturnya.
Eskalasi karhutla di Sumatra dan Kalimantan kini menjadi krisis lingkungan regional. Asap pekat yang terbawa angin memaksa Malaysia menutup puluhan sekolah akibat kualitas udara berada di level berbahaya.
Selain Malaysia, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, juga telah berkomunikasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, pada 10 Oktober 2026 untuk menawarkan bantuan serupa demi menekan dampak kabut asap lintas batas. (dam)
Editor : Damianus Bram