SOLOBALAPAN.COM – Respons Presiden Prabowo Subianto terhadap kritik sejumlah akademisi dan pakar kembali menjadi sorotan. Kali ini, mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana seorang kepala negara seharusnya menghadapi kritik dari kalangan intelektual.
Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Mahfud MD pada 21 September 2026, Mahfud menilai seorang presiden semestinya tidak merespons kritik akademisi dengan serangan balik. Menurutnya, profesor atau pakar yang menyampaikan kritik dapat saja memiliki kekurangan dalam pandangan mereka, tetapi kritik tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual.
Pernyataan Mahfud itu disampaikan di tengah pernyataan Prabowo yang sebelumnya menyinggung sejumlah akademisi. Dalam pidato di peringatan HUT ke-28 PAN pada 18 September, Prabowo menyebut ada pakar yang menurutnya terlalu pintar hingga justru menjadi “goblok”. Sehari kemudian, saat menghadiri peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Prabowo juga mengkritik profesor yang dinilainya tidak mampu melihat ketidakadilan dan justru membela kepentingan asing.
Mahfud: Profesor Mengkritik karena Tanggung Jawab Intelektual
Mahfud menilai kritik dari kalangan akademisi tidak semestinya langsung dipahami sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah. Menurut dia, profesor memiliki tanggung jawab intelektual untuk menyampaikan pandangan ketika melihat persoalan dalam kebijakan atau penyelenggaraan negara.
Karena itu, menurut Mahfud, kritik tersebut seharusnya dijawab dengan argumentasi mengenai substansi persoalannya. Bukan justru menyerang orang yang menyampaikan kritik.
Ia mempertanyakan sikap yang muncul ketika persoalan yang dibahas para pakar di dalam negeri justru direspons secara defensif. Bagi Mahfud, seorang presiden memiliki posisi yang berbeda dengan masyarakat biasa sehingga cara merespons kritik juga perlu mempertimbangkan etika sebagai kepala negara.
Mahfud Tetap Akui Wawasan Prabowo
Meski mengkritik cara merespons kritik, Mahfud tidak sepenuhnya menafikan kapasitas Prabowo. Dalam video tersebut, ia mengakui bahwa Prabowo memiliki wawasan yang luas dan menunjukkan kemampuan yang cukup membanggakan dalam sejumlah forum internasional.
Namun, Mahfud membedakan antara kemampuan berkomunikasi atau menyampaikan gagasan dengan persoalan substansi kebijakan. Menurut dia, seseorang dapat memiliki wawasan luas, tetapi hal tersebut tidak otomatis membuat seluruh pandangan atau kebijakannya terbebas dari kritik.
Dengan kata lain, menurut Mahfud, kapasitas seorang pemimpin justru tidak seharusnya menjadi alasan untuk menutup ruang kritik.
Soal Klaim Baca 50 Buku Sehari
Mahfud juga menyinggung pujian berlebihan terhadap kemampuan intelektual Prabowo. Salah satunya adalah klaim bahwa Prabowo mampu membaca hingga 50 buku dalam sehari.
Klaim tersebut memang pernah disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal pada 2024 ketika menggambarkan kemampuan membaca dan kecerdasan Prabowo. Saat itu, Said juga menyebut IQ Prabowo mencapai 170 dan menyamakannya dengan Albert Einstein. Pernyataan tersebut kembali menjadi pembahasan publik pada 2026.
Namun, Mahfud menilai angka tersebut merupakan bentuk pujian yang berlebihan. Ia mengaku percaya bahwa Prabowo memiliki wawasan luas dan banyak membaca, tetapi tidak menganggap klaim membaca 50 buku dalam sehari sebagai sesuatu yang masuk akal.
Bagi Mahfud, persoalannya bukan pada apakah seorang presiden pintar atau memiliki banyak bacaan. Yang lebih penting adalah bagaimana kapasitas tersebut digunakan ketika menghadapi perbedaan pendapat.
Kritik Boleh Dibantah, tetapi Bukan dengan Menyerang
Pandangan Mahfud tersebut pada akhirnya kembali pada satu persoalan: bagaimana kekuasaan berhadapan dengan kritik.
Ia tidak mengatakan bahwa profesor atau akademisi selalu benar. Kritik dari kalangan intelektual tetap dapat dibantah apabila terdapat data atau argumentasi yang berbeda. Namun, menurut Mahfud, perdebatan seharusnya diarahkan pada substansi yang dipersoalkan, bukan berubah menjadi serangan terhadap pihak yang menyampaikannya.
Bagi seorang presiden, persoalan ini menjadi semakin penting karena setiap pernyataan memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pernyataan warga biasa.
Di tengah perdebatan mengenai kebijakan pemerintah, perbedaan pandangan sebenarnya merupakan hal yang wajar. Persoalannya kemudian bukan sekadar siapa yang paling pintar atau siapa yang paling banyak membaca buku, melainkan bagaimana kritik dan jawaban terhadap kritik itu disampaikan kepada publik.
Editor : Inayah ChoirunisaSumber : YouTube Mahfud MD Official