SOLOBALAPAN.COM — Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menjerat jajaran pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berdampak panjang.
Isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih kini mulai mengemuka dan menyoroti posisi Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN.
Isu reshuffle tersebut mencuat usai KPK menetapkan delapan orang tersangka dalam skandal dugaan suap pengurusan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Empat di antara tersangka tersebut diduga kuat merupakan orang kepercayaan dekat Nusron Wahid.
Sekretaris Jenderal DPP Aliansi Gerakan Indonesia Berani (Gibran) Nasional, Agung Nugroho, menilai Presiden Prabowo Subianto perlu mengambil langkah tegas mengevaluasi kinerja Nusron jika kasus hukum ini dinilai mengganggu efektivitas dan citra pemerintahan.
"Presiden tentu melihat sejauh mana kasus dugaan suap HGB ini mengalir dan apakah ada bukti yang mengaitkan kepada Nusron Wahid secara langsung," ujar Agung kepada wartawan, Minggu (20/9/2026).
Agung menambahkan, skandal ini tak hanya membebankan tekanan politik pada posisi menteri, tetapi juga mencoreng citra Partai Golkar. Ia mendorong Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk mencermati dinamika ini.
"Jika isu ini mengganggu stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran, maka reshuffle menjadi opsi rasional untuk menjaga kepercayaan publik," tegasnya.
Baca Juga: Reaksi Menohok Nusron Wahid Buka Suara usai OTT KPK Rp106,3 Miliar: Masa Bisa Menghilang Kayak Jin!
Dorong Figur Militer Seperti Hadi Tjahjanto Gantikan Nusron
Apabila Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan pergantian pimpinan di Kementerian ATR/BPN, Aliansi Gibran Nasional mengusulkan agar sosok berlatar belakang militer kembali dipertimbangkan.
Agung merujuk pada rekam jejak mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto saat memimpin Kementerian ATR/BPN di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
"Pada era Hadi Tjahjanto, gaya kepemimpinannya sangat tegas dan humanis. Bahkan mafia tanah digebuk tanpa ampun," ungkap Agung.
Ia juga membandingkan era kepemimpinan menteri-menteri BPN sebelumnya—mulai dari Ferry Mursyidan Baldan, Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)—di mana tidak ada insiden OTT KPK yang menyasar jajaran internal seperti saat ini.
KPK Didesak Bongkar Pemberi Arahan
Dalam perkara suap HGB Summarecon Bogor ini, KPK telah mengamankan barang bukti bernilai Rp106,3 miliar dan menetapkan delapan tersangka.
Empat orang di antaranya—Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry—dituduh bertindak sebagai pihak penerima dan orang kepercayaan menteri.
Atas temuan tersebut, Agung meminta KPK tidak berhenti pada level perantara dan mendalami aktor intelektual di balik pergerakan empat orang kepercayaan tersebut.
"KPK harus segera mengusut tuntas siapa yang memberikan perintah atau arahan kepada empat orang kepercayaan Nusron tersebut," pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram