SOLOBALAPAN.COM — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengambil langkah penyesuaian dengan menghentikan sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah-wilayah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.
Langkah darurat ini diambil menyusul diterapkannya kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi para siswa sekolah guna melindungi kesehatan peserta didik dari bahaya sebaran abu vulkanik.
Kebijakan PJJ tersebut mulai berlaku efektif pada Senin, 7 September 2026, dengan durasi yang disesuaikan berdasarkan diskresi pemerintah daerah masing-masing.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati (Hida), menegaskan bahwa penghentian layanan MBG di satuan pendidikan ini bukan berarti pembatalan program, melainkan bentuk adaptasi operasional dalam situasi tanggap darurat bencana.
“Penyesuaian ini bersifat sementara dan mengikuti dinamika kondisi di masing-masing wilayah. BGN akan terus memantau perkembangan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait,” terang Hida, Minggu (6/9/2026).
Payung Hukum PJJ dan Jadwal Penghentian MBG per Wilayah
Kebijakan pengalihan proses belajar mengajar ke sistem daring ini mengacu pada Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.
Berdasarkan pemetaan BGN, berikut adalah perincian jadwal pelaksanaan PJJ yang berimbas pada penghentian sementara operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG):
-
Provinsi Lampung: PJJ diberlakukan selama dua hari, yakni Senin–Selasa (7–8 September 2026).
-
Provinsi Banten: PJJ diterapkan selama tiga hari, yakni Senin–Rabu (7–9 September 2026).
-
DKI Jakarta: PJJ dimulai Senin, 7 September 2026, dengan durasi tentatif menyesuaikan perkembangan kualitas udara.
Keselamatan Penerima Manfaat Jadi Prioritas Utama
Hida menambahkan bahwa BGN selalu menempatkan faktor keselamatan para siswa dan pengelola dapur SPPG sebagai aspek krusial dalam penyelenggaraan program nasional ini.
"Ketika proses pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh, mekanisme pemberian MBG di sekolah juga perlu disesuaikan agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran, aman, dan selaras dengan kebijakan penanganan kondisi darurat,” tandas Hida.
BGN berjanji akan langsung mengaktifkan kembali layanan distribusi MBG begitu pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat menyatakan kondisi telah aman serta mengizinkan kembali aktivitas pembelajaran tatap muka di sekolah. (dam)
Editor : Damianus Bram