SOLOBALAPAN, SIDOARJO — Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo, Rafli Ridho, akhirnya muncul ke ruang publik dan menyampaikan permohonan maaf terbuka menyusul insiden keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meluas hingga menjangkau 566 pelajar dari 19 lembaga pendidikan per Kamis (3/9/2026).
Di hadapan awak media, Rafli berdalih bahwa proses pengolahan dan distribusi telah dijalankan sesuai prosedur, serta mengeklaim paket makanan telah melalui uji cicip organoleptik oleh pihak sekolah sebelum dibagikan.
Kendati demikian, gelombang korban yang mengalami gangguan pencernaan terus bertambah, memicu desakan keras dari Komisi IX DPR RI untuk mengusut tuntas pemilik SPPG serta mendorong Satgas MBG Jawa Timur pimpinan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak melakukan penyelidikan epidemiologi secara menyeluruh.
Dalih Uji Organoleptik Sekolah dan Batas Waktu Simpan Empat Jam
Dalam keterangannya, Rafli Ridho mengaku sangat menyesalkan peristiwa yang menyebabkan ratusan peserta didik harus dilarikan ke fasilitas medis. Ia membeberkan bahwa aktivitas dapur pengolahan menu MBG dimulai sejak pukul 05.30 WIB dan proses distribusi logistik ke sekolah-sekolah sasaran dilakukan pada pukul 11.00 WIB.
Menu yang disajikan kala itu meliputi nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, dan buah apel.
Baca Juga: Buntut Keracunan Massal MBG di Sidoarjo, Kepala BGN Sudaryono Minta Maaf dan Akui Kelalaian!
Rafli menegaskan bahwa makanan olahan tersebut memiliki batas ketahanan maksimal empat jam, serta selalu melewati tahapan uji organoleptik (pencicipan rasa dan aroma) oleh petugas penanggung jawab (person in charge/PIC) di masing-masing sekolah.
Pernyataan Kepala SPPG Kalitengah (Rafli Ridho): "Mohon maaf ya, saya menyesal. Di situ kan ada organoleptik, jadi setiap ke sekolahan itu ada uji yang nantinya dicicipi oleh PIC pihak sekolah. Setelah saya tanya, katanya aman, enggak ada masalah di makanan itu. Tapi kenapa kok keracunan, lah itu yang saya tidak tahu."
Dampak keracunan ini terbukti tidak hanya melanda santri di Pondok Pesantren Manba'ul Hikam, melainkan juga menimpa siswa di SDN Kalitengah 1 dan SDN Kalitengah 2.
Dari total 19 sekolah dan madrasah yang terdampak, akumulasi korban melonjak menjadi 566 pelajar, dengan 88 orang di antaranya masih menjalani rawat inap intensif di rumah sakit.
Emil Dardak Beberkan Status Sertifikat SLHS dan Indikasi Kontaminasi Bakteri
Menanggapi kemunculan Kepala SPPG, Wakil Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Satgas MBG Jatim, Emil Elestianto Dardak, memaparkan bahwa SPPG Kalitengah sejatinya telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) resmi, sertifikasi halal, dan mempekerjakan tenaga yang memiliki sertifikat penjamah makanan.
Namun, kepemilikan sertifikasi sarana dan prasarana tersebut tidak otomatis menutup potensi kontaminasi jika terjadi penyimpangan operasional di lapangan, baik dari segi mutu bahan baku mentah maupun durasi penundaan waktu konsumsi.
Pernyataan Wagub Jawa Timur (Emil Elestianto Dardak): "Sebenarnya SPPG ini sudah memperoleh SLHS dan sarprasnya memadai. Tetapi tetap saja masih ada ruang celah jika bahan makanan awalnya bermasalah, atau timing pelaksanaan menyimpang dari SOP.
Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya di Jatim, hasil lab seringkali menunjukkan adanya bakteri. Kami juga mencatat ada dua anak yang tidak makan sayur tapi tetap keracunan usai mengonsumsi telur dan tempenya. Kami teliti secara epidemiologi mulai dari bahan, dapur, hingga distribusi."
Emil memastikan operasional SPPG Kalitengah telah ditutup sementara dan mengimbau seluruh orang tua siswa untuk segera membawa anak mereka berobat ke rumah sakit rujukan pemerintah tanpa dipungut biaya bila merasakan keluhan pencernaan.
DPR RI Desak Transparansi Pemilik SPPG dan Sanksi Hukum Tegas
Eskalasi kasus keracunan pangan anak sekolah ini memantik reaksi keras dari parlemen di Senayan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak boleh hanya menunjukkan gestur empati, melainkan wajib membongkar struktur kepemilikan SPPG Kalitengah agar pertanggungjawaban hukum dan kompensasinya transparan.
Politisi Partai NasDem tersebut menyoroti bahwa insiden keracunan MBG terus berulang di berbagai daerah kendati telah terjadi pergantian pimpinan di tubuh BGN.
Pernyataan Anggota Komisi IX DPR RI (Irma Suryani Chaniago): "Yang pertama harus jelas dulu itu SPPG-nya punya siapa? Kepala SPPG-nya siapa agar pertanggungjawabannya jelas oleh BGN. Sejak Kepala BGN diganti pun keracunan tetap ada dan lumayan banyak. Yang dibutuhkan bukan sekadar empati pada korban, tapi segera ambil tindakan tegas pada SPPG yang kondisi fisiknya tidak memenuhi syarat, mau itu melayani ponpes atau apa pun tanpa pandang bulu."
Tabel Pemetaan Fakta Kasus & Penjelasan Kepala SPPG Kalitengah
Guna memberikan pemetaan informasi mengenai pengakuan penyedia katering, data korban terbaru, tanggapan kepala daerah, serta tuntutan parlemen secara rapi, terstruktur, dan mudah dipahami, berikut adalah rangkuman datanya:
| Parameter Informasi | Detail Fakta & Catatan Kejadian |
| Pihak Penyedia Makanan | SPPG Kalitengah, Tanggulangin, Sidoarjo (Status: Ditutup Sementara) |
| Kepala SPPG Terkait | Rafli Ridho (Menyampaikan permohonan maaf terbuka) |
| Jadwal Olah & Salur | Mulai dimasak pukul 05.30 WIB; Didistribusikan ke sekolah pukul 11.00 WIB |
| Komposisi Menu MBG | Nasi putih, telur orak-arik, tempe bumbu bali, tumis buncis baby corn, apel |
| Ketahanan Makanan | Diklaim hanya bertahan maksimal 4 jam; Melewati uji organoleptik PIC sekolah |
| Total Korban Terdampak | 566 Pelajar dari 19 Lembaga Pendidikan (88 Masih Rawat Inap) |
| Sekolah Terdampak Utama | Ponpes Manba'ul Hikam, SDN Kalitengah 1, dan SDN Kalitengah 2 |
| Legalitas Higiene SPPG | Mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Sertifikat Halal |
| Fokus Investigasi Jatim | Penelusuran epidemiologi cemaran bakteri pada telur/tempe dan jeda konsumsi |
| Sikap Komisi IX DPR RI | Mendesak BGN membuka sosok pemilik SPPG dan menindak tegas tanpa pandang bulu |
Penyelidikan laboratoris dari sisa sampel makanan kini menjadi kunci penentu guna membuktikan apakah insiden keracunan ratusan siswa ini bersumber dari pembusukan bahan baku olahan telur dan tempe atau kelalaian manajemen waktu distribusi makanan di lapangan.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo