SOLOBALAPANCOM — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menginstruksikan percepatan penanganan rekonstruksi bangunan gedung dan fasilitas pelayanan publik yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Proses pemulihan fisik tersebut tidak hanya difokuskan pada keandalan struktur bangunan agar tahan terhadap ancaman gempa susulan, tetapi juga wajib memadukan unsur kearifan lokal serta skema padat karya bagi warga setempat.
Arahan strategis tersebut disampaikan langsung oleh Menteri PU Dody Hanggodo saat meninjau langsung kondisi bangunan terdampak di Kabupaten Manggarai pada Sabtu (29/8/2026). Dalam peninjauan lapangan tersebut, Menteri Dody memeriksa tingkat kerusakan fasilitas ibadah bersejarah, antara lain Gereja Santo Petrus dan Paulus Dampek yang telah berdiri sejak tahun 1979, serta Masjid Nurul Huda Reo.
Baca Juga: Cegah Mahasiswa Putus Kuliah Usai Gempa NTT, Kemdiktisaintek Bebaskan UKT 5.000 Mahasiswa
Menteri Dody menegaskan bahwa pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) di kawasan terdampak bencana harus memegang teguh tiga pilar utama:
- Penerapan Prinsip Build Back Better: Seluruh bangunan yang mengalami kerusakan struktur tingkat berat seperti halnya Masjid Nurul Huda Reo dan Gereja Dampek wajib dibongkar total dan dibangun kembali (reconstruction). Konstruksi baru dirancang menggunakan standar teknis yang jauh lebih kuat, presisi, serta memiliki tingkat fleksibilitas tinggi terhadap karakteristik wilayah rawan gempa.
- Penghormatan terhadap Kearifan Lokal dan Tata Ruang Keagamaan: Proses perancangan ulang fasilitas umum dilakukan melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan dan pengelola bangunan. Dalam kasus rumah ibadah, Kementerian PU berkoordinasi langsung dengan pihak pastor, pengurus paroki, Keuskupan Ruteng, hingga takmir masjid setempat guna memastikan identitas budaya serta fungsi pelayanan keagamaan tetap terjaga utuh.
- Skema Padat Karya untuk Pemulihan Ekonomi Warga: Pelaksanaan proyek fisik di lapangan diwajibkan menyerap dan melibatkan tenaga kerja dari masyarakat lokal di area paling terdampak. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kelesuan ekonomi warga yang kehilangan sumber pendapatan akibat musibah bencana.
Baca Juga: Band Metal Asal Solo Down For Life Merchandise, Keuntungan Disumbang Ke Korban Gempa NTT
"Kalau bangunan kita kerjakan ulang, di manapun kearifan lokal harus dijaga. Bangunannya harus kita perkuat karena bagaimanapun ini adalah daerah gempa. Jadi bangunannya harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya," tegas Dody dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).
Lebih lanjut, Dody menekankan pentingnya pelibatan elemen masyarakat secara langsung dalam proses pengerjaan konstruksi di lapangan agar manfaat proyek terasa secara instan.
"Wajib melibatkan masyarakat setempat, sehingga masyarakat tidak kehilangan pencaharian. Mereka bisa kembali mendapatkan penghasilannya dengan ikut terlibat dalam semua proses rehab-rekon di area yang paling terdampak," tambahnya.
Proses pendataan dan pemetaan teknis kondisi infrastruktur di Flores saat ini ditangani secara sistematis oleh unit teknis Kementerian PU, khususnya melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Hasil asesmen akhir tersebut dijadikan basis data utama untuk menentukan klasifikasi penanganan, baik melalui skema rehabilitasi sedang maupun pemulihan total.
Melalui integrasi antara standar konstruksi tahan bencana, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan penyerapan tenaga kerja warga setempat, Kementerian PU optimistis fasilitas publik di Pulau Flores dapat segera pulih dan berfungsi kembali secara aman dan berkelanjutan. (angelyna fransiska meia)
Editor : Andi Aris WidiyantoSumber : solobalapan.com