SOLOBALAPAN.COM – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) bersama gabungan elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026).
Guna mengantisipasi gelombang massa serta menjaga situasi tetap kondusif, aparat kepolisian menerjunkan sebanyak 18.504 personel gabungan untuk mengamankan jalannya penyampaian aspirasi di sejumlah titik vital.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Dr. Reynold E.P. Hutagalung, memimpin langsung pengamanan di area Ring 1 DPR/MPR RI (Zona 1), sementara Wakapolres AKBP Mirzal Maulana memimpin sektor wilayah Polsek Metro Gambir.
"Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif," tegas Kombes Pol Reynold, dikutip dari JawaPos.com, Kamis (27/8/2026).
Baca Juga: Rekam Jejak Supriyono alias Botok, dari Pendukung Sudewo hingga Koordinator AMPB
Skema Pengamanan 6 Zona & Rekayasa Lalu Lintas
Pengamanan aksi dibagi ke sejumlah zona untuk mengantisipasi konsentrasi massa sekaligus menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Zona 2 mencakup sejumlah titik di sekitar kompleks DPR/MPR RI hingga Fly Over Semanggi. Zona 3 meliputi Pintu Escape SPARK, TVRI, TL Hotel Mulia, dan TL Asia Afrika.
Selanjutnya, Zona 4 berada di kawasan Gerbang Pancasila. Zona 5 mencakup Pospol Palmerah, Stasiun Palmerah, Masjid DPR hingga Gedung LHK.
Adapun Zona 6 meliputi kawasan BPK RI, Lorong Warga, dan Ladokgi Atas. Personel juga ditempatkan di kawasan Bundaran HI dan Dukuh Atas untuk mengantisipasi pergerakan massa serta dampaknya terhadap lalu lintas.
Dalam pengamanan tersebut, polisi tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif saat melayani massa aksi.
Selain pengamanan massa, personel lalu lintas disiapkan untuk melakukan pengaturan hingga pengalihan arus secara situasional.
Rekayasa lalu lintas akan diterapkan apabila kepadatan meningkat atau massa aksi menutup ruas jalan tertentu. Masyarakat yang hendak melintas di sekitar lokasi demonstrasi pun diminta memperhatikan perkembangan situasi di lapangan.
"Kami hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat yang menyampaikan aspirasi. Anggota yang bertugas tidak membawa senjata api maupun senjata tajam. Kami mengedepankan pendekatan humanis, komunikasi, dan persuasif dalam melayani masyarakat," ujar Reynold, Kamis (27/8).
Terkait kondisi lalu lintas, Reynold meminta pengguna jalan mengikuti arahan petugas dan memilih jalur alternatif apabila terjadi kepadatan.
"Untuk pengguna jalan, kami mengimbau agar menghindari sementara titik-titik yang menjadi lokasi aksi apabila terjadi kepadatan. Ikuti arahan petugas di lapangan dan gunakan jalur alternatif. Rekayasa atau pengalihan arus lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai perkembangan di lapangan," katanya.
AMPB Bawa 2 Tuntutan Utama dan Bantah Isu 'Geng Solo'
Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini membawa dua poin tuntutan krusial kepada wakil rakyat di Senayan, yakni mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset serta penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi.
Koordinator AMPB, Supriyono (Botok), menegaskan aksi ini merupakan gerakan murni rakyat kecil dari daerah dan tidak bermaksud menggulingkan pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kita fokus pada dua tuntutan itu. Tidak ada lengserkan Prabowo-Gibran, tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik," tegas Botok.
Ia juga membantah tuduhan bahwa pergerakan mereka disetir oleh kekuatan politik tertentu.
"Kita tidak kenal geng Solo, kita enggak kenal geng penguasa. Ini adalah murni gerakan rakyat, rakyat biasa yang berasal dari kampung. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik," pungkas Botok. (dam)
Editor : Damianus Bram