SOLOBALAPAN, JAKARTA — Kabar burung yang menyebut pengusaha terkemuka asal Kalimantan Selatan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan dipastikan tidak benar alias hoaks.
Isu penunjukan tersebut mendadak viral di media sosial setelah Presiden Prabowo meninjau langsung sejumlah titik kebakaran di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada akhir pekan lalu.
Menanggapi kegaduhan publik yang kian meluas, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi secara tegas membantah klaim tersebut dan meluruskan bahwa komando penanganan bencana lingkungan sepenuhnya didelegasikan kepada jajaran pejabat setingkat menteri pada Senin (24/8/2026).
Isu Viral di Media Sosial Pasca-Kunjungan Kerja Presiden
Kabar mengenai penunjukan Haji Isam bermula tak lama setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).
Baca Juga: Viral Kapal Pesiar Mewah Berlogo Kemhan! Ternyata Milik Haji Isam yang Disulap Buat Proyek Ini
Momen kunjungan kenegaraan tersebut kemudian diplintir oleh akun anonim di media sosial X @Ruscsell yang mengklaim bahwa pengusaha batu bara tersebut diberi mandat khusus sebagai ketua pelaksana penanggulangan karhutla.
Hingga Minggu (23/8/2026), narasi yang diunggah akun tersebut telah ditonton lebih dari 840 ribu kali, disukai oleh lebih dari 50 ribu pengguna, serta dibagikan ulang (retweet) hingga lebih dari 26 ribu kali oleh warganet yang termakan kabar burung tersebut.
Bantahan Keras Mensesneg dan Pembagian Wilayah Kerja Menteri
Mensesneg Prasetyo Hadi meluruskan bahwa status tren di media sosial tidak bisa dijadikan tolok ukur kebenaran suatu kebijakan pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah memang membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha untuk membantu mengatasi bencana, namun kewenangan komando dan koordinasi penanganan kedaruratan tetap berada di bawah kendali kementerian terkait.
Pemerintah pusat telah menginstruksikan para menteri teknis untuk berbagi tugas memantau dan mempercepat pemadaman titik api di berbagai provinsi terdampak.
Pernyataan Resmi Mensesneg (Prasetyo Hadi): "Koordinator apa? Tidak ada, tidak ada, tidak benar itu. Tidak benar, tidak benar itu. Siapa yang menghembuskan isunya itu? Di medsos kan banyak trending, tapi kan belum tentu itu yang benar.
Bahwa semua pihak diminta ikut membantu, iya, tapi kalau menjadi koordinator ya itu tidak. Kewenangannya bukan di situ. Kita pemerintah pusat sudah menunjuk beberapa pejabat setingkat menteri untuk kita berbagi wilayah. Jadi ada yang memang bagi tugas untuk atensi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan seterusnya kita atur seperti itu."
Tabel Pemetaan Fakta Klarifikasi Isu Penunjukan Penanganan Karhutla
Guna memberikan pemetaan informasi mengenai keabsahan isu viral, bantahan resmi pihak Istana, serta skema penanganan karhutla secara rapi, terstruktur, dan mudah dipahami, berikut adalah rangkuman datanya:
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menyaring setiap informasi yang beredar di media sosial dan hanya merujuk pada kanal komunikasi resmi negara, terutama terkait penanganan bencana darurat karhutla di Kalimantan.
(did)