SOLOBALAPAN.COM – Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa yang digelar di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026) diwarnai kritik keras terhadap kondisi demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat ini.
Massa aksi menilai semarak perayaan kemerdekaan yang baru saja berlangsung berbanding terbalik dengan realitas sosial yang dialami masyarakat. Pemerintah dinilai sibuk bersenang-senang di tengah derita rakyat yang merasa tengah dijajah oleh negerinya sendiri.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (BEM FH UI), Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menegaskan pemaknaan kemerdekaan saat ini tidak boleh lagi sebatas lepas dari cengkeraman penjajah asing. Menurutnya, publik harus menyadari ancaman riil yang dihadapi bangsa di dalam negeri.
"Jadi, kita dulu terjebak dengan pemikiran bahwa kemerdekaan itu adalah bebas dari penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, penjajahan asing, dan sebagainya. Tapi yang tinggal kita sadari hari ini adalah justru kita dijajah oleh pemerintah kita sendiri," ujar Dimas di lokasi aksi, Selasa (18/8/2026).
Ia menyoroti kontrasnya pesta perayaan kemerdekaan di tingkat elit dengan situasi darurat yang dialami masyarakat di berbagai daerah, mulai dari bencana alam hingga masalah pemenuhan kebutuhan pokok dan fasilitas pendidikan yang belum merata.
"Bisa kita lihat kemarin tanggal 17 Agustus, malamnya mereka berpesta pora mengadakan karnaval, mereka bersukacita di saat warga NTT sedang mengalami bencana, ketika warga Aceh belum pulih, ketika ada yang mati karena tidak bisa makan, ketika ada yang khawatir karena tidak bisa dapat pendidikan, dan ketika ada yang khawatir karena ekonomi mereka semakin buruk," katanya.
"Ini adalah penjajahan yang terjadi di negeri kita," sambungnya.
Soroti Masalah Keadilan hingga Program MBG
Selain isu penegakan hukum dan keadilan sosial, dinamika pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi sorotan utama. Mahasiswa mendesak adanya evaluasi total serta transparansi penganggaran terkait program tersebut.
"Jadi, pernyataan bahwa kita akan terus turun ke jalan itu bukan sebuah tantangan, tapi sebuah keniscayaan ketika mereka tidak mau melakukan perubahan dan perbaikan," tegas Dimas.
Bawa 8 Tuntutan Utama untuk Pemerintah
Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, menyatakan kedatangan massa aksi membawa delapan poin tuntutan yang memiliki tingkat urgensi sama bagi masyarakat luas.
"Benang merahnya bahwa negara ini semakin kuat, sementara rakyat semakin lemah dan tidak ada checks and balances yang memadai yang betul-betul bisa membuat pemerintah itu terbatas power-nya," tegas Fathimah.
Ia menambahkan bahwa pembatasan kekuasaan sangat krusial agar pemerintah tidak bertindak melampaui kewenangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Fathimah juga mempertanyakan klaim kepolisian yang menyebut demonstrasi mengganggu aktivitas para pekerja kantor di kawasan bisnis tersebut.
Menurutnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung sempat berargumen bahwa penahanan arus massa didasari keluhan warga sekitar.
"Saya ingin minta bantuan kepada seluruh masyarakat, terutama mungkin yang ada di perkantoran-perkantoran di tempat kita demonstrasi hari ini untuk mengonfirmasi, apakah betul?," ujar Fathimah. (dam)
Daftar 8 Tuntutan Massa Aksi BEM UI:
- Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.
- Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
- Wujudkan reforma agraria sejati.
- Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
- Evaluasi total PSN serta hentikan program MBG dan KDMP (Kopdes Merah Putih).
- Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.
- Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.
- Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.