BANDUNG, SOLOBALAPAN.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik usai video inspeksi mendadaknya (sidak) di kawasan Jalan Suci, Kota Bandung, viral di media sosial. Dalam sidak tersebut, Dedi meluapkan kekesalannya setelah menemukan kondisi ruang publik yang dinilai semrawut, mulai dari trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima (PKL), tenda yang berdiri di bahu jalan, hingga mobil rusak yang telah lama terparkir.
Temuan itu membuat Dedi langsung menegur Camat Coblong di lokasi. Menurutnya, persoalan ketertiban lingkungan seperti itu seharusnya dapat ditangani oleh aparat kewilayahan tanpa harus menunggu gubernur turun tangan.
Dedi: Jangan Sampai Gubernur yang Urus Hal Seperti Ini
Dalam video yang beredar luas, Dedi menyampaikan kekecewaannya terhadap kinerja aparatur wilayah yang dinilai kurang optimal menjaga ketertiban di kawasan tersebut.
Ia menegaskan camat dan lurah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara rutin serta berani mengambil tindakan terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.
"Masa gubernur yang nanganin? Camat itu tiap hari keliling dicek. Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Kalau ibu enggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Camat berfungsi, kelurahan berfungsi. Kalau camat dan kelurahan berfungsi, gubernur enggak usah ngurusin yang begini. Bukan tugas gubernur ini," tegas Dedi.
Ia juga mengaku prihatin karena kondisi tersebut terjadi di ibu kota Provinsi Jawa Barat.
"Tapi karena saya ngantor di sini, malu saya. Ini ibu kota Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Menurut Dedi, seorang camat tidak boleh hanya bekerja di balik meja, tetapi harus rutin turun ke lapangan untuk memastikan kondisi wilayah tetap tertib dan bersih.
Soroti PKL, Parkir Liar hingga Mobil Mangkrak
Selain trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima, Dedi juga menyoroti keberadaan parkir liar yang dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas.
Ia bahkan menemukan sebuah mobil rusak yang disebut telah berbulan-bulan terparkir di lokasi tanpa adanya tindakan dari aparat terkait.
Bagi Dedi, kondisi tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan di tingkat wilayah.
Sementara itu, Camat Coblong yang mendapat teguran hanya menjawab singkat.
"Ya, Pak," ucapnya pelan.
Teguran di Depan Publik Tuai Perdebatan
Video teguran tersebut kemudian menyebar luas di berbagai platform media sosial dan memicu beragam tanggapan dari warganet.
Sebagian netizen mendukung sikap tegas Dedi Mulyadi karena dinilai menunjukkan komitmen dalam membenahi pelayanan publik dan ketertiban kota.
Namun, tidak sedikit pula yang mengkritik cara penyampaian teguran yang dilakukan secara terbuka di depan banyak orang.
Salah seorang warganet menulis bahwa teguran terhadap bawahan sebaiknya dilakukan secara tertutup agar tidak mempermalukan yang bersangkutan.
"Harusnya dipanggil masuk ruangan kalau mau marah. Marahin di situ habis-habisan, kalau begini malah mempermalukan," tulis seorang netizen.
Komentar lain juga menilai seorang pemimpin sebaiknya tetap menjaga etika dalam memberikan pembinaan kepada bawahannya.
"Orang yang punya etika, terutama seorang pemimpin, tidak akan menegur bawahannya di depan umum sampai dijadikan konten," tulis pengguna media sosial lainnya.
Di sisi lain, terdapat pula warganet yang mendukung langkah Dedi dengan alasan persoalan ketertiban ruang publik memang menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan sehingga perlu ada evaluasi terhadap kinerja aparat wilayah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bandung maupun pihak Kecamatan Coblong terkait viralnya video tersebut. (an)
Editor : Andi Aris WidiyantoSumber : solobalapan.com