SOLOBALAPAN.COM – Pemerintah memberikan fleksibilitas bagi Pondok Pesantren (Ponpes) dan sekolah berbasis keagamaan berasrama untuk mengelola dan membangun dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara mandiri.
Kemudahan tersebut secara khusus ditujukan bagi lembaga pendidikan berasrama yang memiliki populasi minimal 1.000 santri atau siswa.
Kendati diberikan keleluasaan mandiri, operasional dapur MBG tersebut wajib memenuhi kualifikasi dan standar baku Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa skema ini dirancang untuk mempermudah distribusi serta meningkatkan efisiensi rantai pasok pangan di lembaga pendidikan berasrama berskala besar.
"Kalau santrinya di atas 1.000 orang, mereka bisa buat dapur di tempatnya sendiri agar efisien. Namun, jika jumlahnya di bawah itu, mereka harus ikut pelayanan dari unit SPPG terdekat," terang Zulkifli Hasan seusai memimpin rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta, dilansir dari JawaPos.com, Kamis (6/8).
Zulhas membeberkan bahwa pengelolaan dapur mandiri tersebut diproyeksikan dapat memangkas beban logistik pengiriman makanan dari luar area pesantren. Kendati demikian, faktor keamanan dan mutu pangan tetap menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar.
"Dapur mandiri di ponpes wajib memenuhi standar baku SPPG yang nantinya mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Itu keputusan resmi hasil rapat kami," tegasnya.
Baca Juga: Menu Serba Manis Yang Mulai Ditinggalkan: Ketika Gula Tak Lagi Jadi Sahabat
Kepala BGN Ingatkan Pengelola Pesantren Waspada Penipuan
Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menyatakan bahwa timnya bakal turun langsung untuk melakukan verifikasi serta pengecekan lapangan terhadap kesiapan ponpes yang mengajukan pembentukan dapur mandiri.
"Untuk pondok pesantren yang mengajukan, tentu akan kami cek secara detail kesiapan infrastruktur dan kelayakannya," kata Sudaryono.
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu mengimbau secara tegas kepada pimpinan ponpes maupun pengelola sekolah berasrama agar tidak mudah tergiur oleh oknum-oknum yang mengaku bisa memuluskan izin atau membantu proyek pembangunan dapur MBG.
Sudaryono menegaskan bahwa seluruh proses verifikasi hingga penetapan pengoperasian dapur MBG dilakukan secara transparan melalui sistem terpadu tanpa perantara.
"Saya pastikan, jika ada orang yang mengaku bisa membantu atau meloloskan proses ini, itu bohong. Seluruh mekanisme kami jalankan by system dan sepenuhnya transparan," tandasnya. (dam)
Editor : Damianus BramSumber : jawapos.com