SOLOBALAPAN.COM – Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7/2026) malam resmi menggenapkan catatan kelam penindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan rekapitulasi resmi lembaga antirasuah, penangkapan Anom merupakan OTT ke-18 yang digelar KPK sepanjang periode Januari hingga Juli 2026. Mayoritas dari sasaran operasi senyap tersebut adalah para kepala daerah aktif.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa dalam giat OTT di Pemalang, tim penyidik membekuk total 21 orang dari tiga lokasi berbeda, yakni Pemalang, Purworejo, dan Jakarta, serta menyita barang bukti uang tunai senilai lebih dari Rp 2 miliar.
"Penyidikan tertutup ini berkaitan dengan dugaan penerimaan oleh Bupati terkait proyek-proyek di wilayah Kabupaten Pemalang serta praktik jual-beli jabatan," terang Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca Juga: Sampaikan Maaf Usai Pakai Rompi Oranye, Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Buka Suara
Daftar Lengkap 18 OTT KPK Sepanjang Januari–Juli 2026
Berikut adalah rekam jejak 18 kali Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK sepanjang semester pertama tahun 2026:
1. KPP Madya Jakarta Utara (9–10 Januari 2026)
Tersangka: Kepala KPP Madya Jakut Dwi Budi Iswahyu, Kasi Pengawas Agus Syaifudin, Askob Bahtiar (Tim Penilai), Abdul Kadim (Konsultan Pajak), dan Edy Yulianto (PT Wanatiara Persada).
Modus: Pengkondisian potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT WP dari semula Rp 75 miliar dipotong menjadi Rp 15,7 miliar dengan imbalan fee.
2. Wali Kota Madiun, Maidi (19 Januari 2026)
Tersangka: Wali Kota Madiun Maidi, Kadis PUPR Thariq Megah, dan pihak swasta Rochim Ruhdiyanto.
Modus: Pemerasan dan gratifikasi fee proyek pemeliharaan jalan senilai Rp 5,1 miliar serta pengelolaan dana CSR.
3. Bupati Pati, Sudewo (19 Januari 2026)
Tersangka: Bupati Pati Sudewo beserta dua Kepala Desa (Abdul Suyono & Sumarjiono).
Modus: Pemerasan dan jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati dengan patokan tarif Rp 125 juta hingga Rp 225 juta per posisi.
4. KPP Madya Banjarmasin (4 Februari 2026)
Tersangka: Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono, tim pemeriksa Dian Jaya Demega, dan Manajer PT BKB Venasius Jenarus Genggor.
Modus: Suap dan restitusi pengkondisian pajak perusahaan.
Baca Juga: Terungkap! Ini Alasan Utama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Di-OTT KPK
5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (4 Februari 2026)
Tersangka: Kakanwil Bea Cukai Sumbagbar Rizal, Kasubdit Intelijen Sisprian Subiaksono, Kasi Intelijen Orlando Hamonangan, serta tiga bos Blueray Cargo (John Field, Andri, dan Dedy Kurniawan).
Modus: Suap dan gratifikasi importasi barang tiruan (KW).
6. Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta (5–6 Februari 2026)
Tersangka: Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta, Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan, Juru Sita Yohansyah Maruanaya, Dirut PT Karabha Digdaya Trisnadi Yulrisman, dan Berliana Tri Kusuma.
Modus: Suap pengurusan eksekusi sengketa lahan senilai Rp 850 juta.
7. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (3 Maret 2026)
Tersangka: Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Modus: Monopoli proyek pengadaan barang dan jasa Pemkab Pekalongan lewat perusahaan keluarga (PT RNB) senilai transaksi Rp 46 miliar periode 2023–2026.
8. Bupati Rejang Lebong, M. Fikri Thobari (9 Maret 2026)
Tersangka: Bupati M. Fikri Thobari, Kadis PUPRPKP Hary Eko Purnomo, dan tiga kontraktor swasta.
Modus: 'Ijon proyek' dan suap pembangunan infrastruktur senilai total Rp 1,7 miliar dari anggaran Rp 91,13 miliar.
9. Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman (13 Maret 2026)
Tersangka: Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan Sekda Cilacap Sadmoko Danardono.
Modus: Suap dan penerimaan fee proyek di lingkungan Pemkab Cilacap.
Baca Juga: Ini Daftar Kepala Dinas dan Pejabat Pemkab Sukoharjo yang Ikut Diperiksa KPK di Polresta Surakarta
10. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo (10 April 2026)
Tersangka: Bupati Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal.
Modus: Pemerasan terhadap kepala dinas/OPD dengan mengancam surat pengunduran diri bermaterai untuk mengumpulkan dana hingga Rp 5 miliar.
11. Wamen Imipas, Silmy Karim (2 Juni 2026)
Tersangka: Wamen Imipas Silmy Karim, Plt Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam, Direktur Izin Tinggal Jaya Saputra, Kakanim Jakbar Ronald Arman Abdullah, beserta empat pejabat keimigrasian lainnya.
Modus: Suap dan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian serta alih status izin tinggal (KITAS/KITAP) WNA.
12. Bupati Muara Enim, Edison (8 Juni 2026)
Tersangka: Bupati Muara Enim Edison.
Modus: Suap pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan serta pengondisian laporan keuangan.
13. Auditor BPK Muara Enim (8 Juni 2026)
Tersangka: Auditor BPK Jawa Sumatra (terkait kasus Bupati Edison).
Modus: Suap pengondisian temuan audit guna mengubah opini laporan keuangan Pemkab Muara Enim dari WDP menjadi WTP.
14. Bupati Kuansing, Suhardiman Amby (29 Juni 2026)
Tersangka: Bupati Kuansing Suhardiman Amby, Sekda Zulkarnain, dan Dirut PT Mitra Ideal Konsultan Ardiles.
Modus: Suap penunjukan jabatan Sekda dan Kadis PUPR berupa mobil mewah Toyota Land Cruiser 300 GRS (Rp 2 miliar) dan Pajero Sport (Rp 700 juta).
15. Bupati Langkat, Syah Afandin (2 Juli 2026)
Tersangka: Bupati Langkat Syah Afandin.
Modus: Penerimaan suap proyek infrastruktur sekolah di Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim Kabupaten Langkat.
16. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani (9 Juli 2026)
Tersangka: Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Kepala BPKAD Richard Tri Handoko, dan Kabag Umum Setda Tri Mulyo.
Modus: Pemerasan dan pemotongan insentif serta setoran rutin OPD dengan total dana terkumpul Rp 2,93 miliar (periode 2021–2026).
17. Bupati Lombok Barat, Ahmad Zaini (20 Juli 2026)
Tersangka: Bupati Lombok Barat Ahmad Zaini, Dirut PT Air Minum Giri Menang Sudirman, dan Dirut PT Meconel Alvonsus Gani.
Modus: Suap proyek, konflik kepentingan, dan gratifikasi senilai Rp 12,4 miliar berbentuk uang tunai, mobil Alphard, sepatu Hermes, iPhone 17 Pro, hingga sapi kurban.
18. Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro (28 Juli 2026)
Tersangka: Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan tiga pihak lainnya.
Modus: Dugaan 'ijon proyek' di Dinas PUPR serta praktik suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang dengan barang bukti uang tunai Rp 2 miliar. (dam)
Editor : Damianus Bram