MELAWI, SOLOBALAPAN.COM – Jagat media sosial digemparkan oleh insiden memalukan yang terjadi di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Layar videotron ruang publik milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi mendadak menayangkan konten tidak pantas atau bermuatan dewasa pada Senin (27/7/2026) siang.
Sontak, rekaman video yang memperlihatkan tayangan tak senonoh di fasilitas publik tersebut beredar cepat di berbagai platform media sosial dan memantik gelombang kecaman publik.
Beragam komentar pedas mewarnai unggahan yang viral tersebut. Sebagian netizen melontarkan sindiran tajam, sementara yang lain mendesak evaluasi total dan pemecatan terhadap penanggung jawab operasional videotron karena dinilai merusak moral masyarakat, khususnya anak-anak.
Merespons polemik liar tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Melawi menyampaikan permohonan maaf terbuka. Pihaknya menegaskan bahwa materi yang tayang di layar ruang publik itu sama sekali bukan konten resmi publikasi daerah yang direncanakan maupun disetujui pemerintah.
Indikasi Akses Ilegal pada Sistem Cloud
Berdasarkan hasil penelusuran awal, Diskominfo Melawi mengindikasikan adanya peretasan atau akses tidak sah (unauthorized access) dari pihak tak bertanggung jawab yang meretas sistem pengelolaan videotron berbasis cloud.
Guna mencegah dampak sosial yang lebih luas, petugas Diskominfo langsung mematikan paksa jaringan penayangan videotron serta mengamankan sistem internal untuk proses investigasi lebih lanjut.
"Hasil pemeriksaan awal menemukan indikasi adanya akses ilegal ke sistem pengelolaan videotron berbasis cloud. Pemerintah daerah langsung menghentikan penayangan, mengamankan sistem, dan berkoordinasi dengan penyedia layanan (provider) untuk menyelidiki penyebab pasti insiden ini," tulis keterangan resmi Diskominfo Melawi.
Uji Akuntabilitas Pengelolaan Fasilitas Publik
Insiden ini mengundang pertanyaan kritis masyarakat terkait keandalan sistem keamanan siber (cyber security) yang dimiliki instansi pemerintah daerah. Lemahnya benteng pertahanan pada sistem pengelolaan terpusat berbasis cloud terbukti berimbas fatal terhadap fasilitas publik.
Pemkab Melawi mengimbau warga masyarakat untuk tidak lagi menyebarluaskan rekaman video tak senonoh tersebut di media sosial guna menghindari implikasi hukum penyebaran konten pornografi, sembari menunggu hasil investigasi komprehensif bersama aparat kepolisian dan tim ahli IT. (an)
Editor : Andi Aris WidiyantoSumber : solobalapan.com