SOLOBALAPAN, NASIONAL — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mendadak menjadi sorotan tajam di berbagai platform media sosial.
Kegaduhan ini dipicu oleh bocornya sebuah draf gambar surat dinas resmi Kementerian PU ke Amerika Serikat yang memperlihatkan nama istri sang menteri, Irma Hermawati, serta putrinya, Aurellia Tsabitha, masuk ke dalam daftar rombongan.
Dalam surat delegasi tersebut, keduanya tercatat sebagai bagian dari rombongan resmi untuk menghadiri agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York yang dijadwalkan berlangsung pada 13–19 Juli 2026.
Selain keberadaan keluarga, warganet juga menyoroti penggunaan fasilitas paspor diplomatik oleh istri menteri, sementara putrinya menggunakan paspor biasa.
Klarifikasi Resmi Kementerian PU: Tegaskan Tidak Pakai Dana APBN
Merespons polemik yang menggelinding di ruang publik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PU, Apri Artoto, yang menandatangani dokumen tersebut langsung memberikan klarifikasi resmi.
Baca Juga: Gaji Guru Honorer Jabar Macet 2 Bulan, Dedi Mulyadi "Todong" Jawaban Menteri Rini Lewat WA
Ia membantah keras tuduhan bahwa draf rencana keberangkatan keluarga menteri tersebut akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Perlu saya tegaskan di sini, untuk pembiayaan terhadap keluarga, itu tidak akan menggunakan dana APBN. Kalau memang terjadi ada pemberangkatan dari anggota keluarga, maka pembiayaan akan menggunakan dana pribadi," ujar Apri Artoto menegaskan.
Apri membeberkan bahwa pencantuman nama Irma dan Aurellia dalam draf surat tersebut murni bersifat administratif untuk keperluan pengurusan visa kolektif di Kementerian Luar Negeri.
Dokumen yang beredar pun masih berupa draf rencana perjalanan untuk bulan Juli 2026 ini dan belum direalisasikan.
Terkait penggunaan paspor diplomatik oleh Irma Hermawati, Apri menjelaskan bahwa hal tersebut sepenuhnya legal dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Secara draf aturan protokoler, pendamping (spouse) dari pejabat negara yang tengah menjalankan tugas kedinasan di luar negeri memang diperbolehkan menggunakan fasilitas paspor diplomatik untuk mendampingi suami.
Meskipun pihak kementerian telah menjamin tidak ada uang pajak masyarakat yang digunakan, spekulasi liar di media sosial tetap bergulir hangat.
Hal ini dikarenakan linimasa draf kunjungan dinas tersebut bertepatan dengan laga Final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion MetLife, New Jersey, pada 19 Juli 2026—lokasi yang letaknya sangat dekat dengan New York.
Tabel Profil, Latar Belakang Pendidikan, dan Karier Menteri PU Dody Hanggodo
Untuk mengenal lebih dekat sosok Menteri PU yang sedang menjadi buah bibir ini, berikut adalah draf rangkuman profil dan rekam jejak profesionalnya (catatan: terdapat penyesuaian data geografis yang tepat pada asal draf sekolah demi akurasi informasi):
| Komponen Informasi | Rincian Fakta Lapangan | Catatan Tambahan & Keluarga |
| Nama Lengkap | Dody Hanggodo | Dilantik sebagai Menteri PU pada 21 Oktober 2024 di Kabinet Merah Putih. |
| Tempat, Tanggal Lahir | Mojokerto, Jawa Timur, 7 Februari 1966 | Berusia 60 tahun pada tahun 2026. |
| Latar Belakang Keluarga | Suami dari Irma Hermawati | Ayah dari Aushaf Fajr Herdiansyah (Tokoh HIPMI / Eks Cawabup Nganjuk 2024). |
| Riwayat Pendidikan |
• SD Rajawali Banjarmasin (Kalimantan Selatan) • SMP Negeri 2 Temanggung (Jawa Tengah) • SMA Kolese De Britto Yogyakarta • S1 Teknik Perminyakan ITB (Lulus 1989) • S2 Petroleum Engineering University of Tulsa, Oklahoma, AS (Lulus 1992) |
Memiliki basis draf keilmuan yang kuat di bidang perminyakan dan teknik. |
| Rekam Jejak Karier |
• Petroleum Engineer di ASAMERA Oil Co. (1989–1990) • Oil Field Production Supervisor (Hingga 1995) • Assistant Vice President di Citibank N.A (1993–1998) • Executive VP Marketing & Business Development PT Dual Samudera Perkasa (2007–2011) |
Memiliki draf pengalaman matang di sektor industri energi dan perbankan. |
| Kiprah Politik & Organisasi |
• Kader Partai Demokrat • Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat (Periode 2025–2030) • Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia (PII) |
Aktif di jajaran elite partai politik dan organisasi profesi keinsinyuran. |
Kritik dan perhatian besar dari masyarakat ini menjadi draf pengingat bahwa transparansi anggaran serta akuntabilitas perjalanan dinas para pejabat publik di era Kabinet Merah Putih akan selalu berada di bawah pengawasan ketat masyarakat, terutama di tengah kemudahan draf penyebaran informasi di media sosial.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo