SOLOBALAPAN, NASIONAL — Pemerintah mulai membuka peluang untuk melakukan rasionalisasi dan pengurangan anggaran pada program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ekstrem ini diambil di tengah upaya memperkuat efisiensi belanja negara demi mengamankan kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara blak-blakan menyatakan bahwa langkah penghematan ini sedang digodok matang bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Targetnya adalah memangkas biaya operasional serendah mungkin tanpa menghilangkan esensi fundamental peningkatan kualitas SDM.
Antara Keamanan APBN dan Kualitas Gizi Nasional
Pernyataan menohok tersebut dilontarkan oleh Menkeu Purbaya saat merespons cecaran awak media terkait kelanjutan alokasi pagu anggaran MBG di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia menegaskan, perbaikan formula implementasi di lapangan menjadi kunci agar program tetap berjalan efektif namun efisien.
"Kalau saya maunya nol, tapi enggak bisa kan. Itu sudah keluar anggarannya. Kalau begitu juga enggak benar, karena programnya program yang bagus, tinggal implementasinya diperbaiki. Cukup signifikan pengurangannya, yang jelas anggaran kita menjadi lebih aman," ungkap Purbaya secara terbuka.
Meskipun enggan mendahului rilis resmi mengenai rumor angka pemotongan yang disebut-sebut mencapai Rp40 triliun dari pagu awal, Purbaya mengonfirmasi bahwa proposal efisiensi yang diajukan oleh Kepala BGN sudah sangat bagus.
Penyesuaian struktur biaya ini diklaim mampu memangkas anggaran secara signifikan tanpa mengurangi nilai gizi per porsi makanan para penerima manfaat.
Tabel Profil, Latar Belakang, dan Jejak Karier Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa
Sebagai komando tertinggi penjaga stabilitas fiskal negara yang memiliki rekam jejak panjang di dunia ekonomi-moneter, berikut adalah tabel ikhtisar profil dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa:
| Komponen Profil | Detail Informasi & Riwayat Hidup | Catatan Profesional & Birokrasi |
| Nama Lengkap | Dr. Purbaya Yudhi Sadewa | Lahir di Bogor, 7 Juli 1964. |
| Riwayat Pendidikan | S1 Teknik Elektro ITB; MSc & Ph.D Ilmu Ekonomi Purdue University, AS | Fondasi akademik kuat di bidang teknik dan ekonomi makro. |
| Karier Awal (Swasta) | Field Engineer Schlumberger; Senior Economist & Dirut Danareksa Securities | Berpengalaman panjang di industri riset keuangan dan pasar modal. |
| Karier Pemerintahan | Stafsus Kemenko Perekonomian, Deputi III KSP, Stafsus Kemenko Polhukam | Menjadi konseptor dan pengelola berbagai isu ekonomi strategis. |
| Karier Maritim & Energi | Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves | Mengawal kebijakan energi nasional dan program debottlenecking. |
| Jabatan Penting Lain | Ketua Dewan Komisioner LPS (2020); Komisaris Holding BUMN Inalum | Mempertegas perannya sebagai benteng stabilitas keuangan nasional. |
Kemenkeu Turun Tangan Awasi Penyaluran di Daerah
Selain merombak struktur biaya makro, Kementerian Keuangan juga mengambil langkah progresif dengan ikut campur dalam tataran operasional distribusi.
Mengingat BGN memiliki keterbatasan jangkauan pengawasan struktural di tingkat akar rumput, Kemenkeu akan menerjunkan tim regionalnya di berbagai daerah.
Tim daerah Kemenkeu ini akan memonitor langsung jalannya Satuan Pelayanan Pangan Bergizi (SPPG) secara berkala.
Langkah ini sengaja diambil agar pengawasan anggaran menjadi lebih akuntabel sekaligus menutup rapat-rapat potensi kebocoran anggaran atau tindak pidana korupsi oleh oknum di daerah.
Purbaya pun memberikan peringatan keras kepada seluruh pelaksana teknis di daerah agar tidak bermain-main dengan program ini.
Jika ditemukan adanya ketidakberesan logistik maupun administratif, Kemenkeu bersama BGN tidak akan segan untuk langsung menghentikan operasional SPPG yang bersangkutan demi menyelamatkan uang rakyat.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo