SOLOBALAPAN, NASIONAL — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memutuskan untuk menghentikan sementara proses penyelidikan terkait kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN).
Langkah taktis ini diambil guna menghormati dan memberikan ruang penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat ini sudah melangkah jauh ke tahap penyidikan intensif.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut memilih untuk menahan diri dari aktivitas penyelidikan lebih lanjut demi efektivitas penegakan hukum dan menghindari tumpang tindih perkara.
KPK Percayakan Pengusutan Penuh kepada Kejagung
Pihak KPK menjelaskan bahwa keputusan ini diambil setelah mencermati adanya upaya paksa hukum yang telah dilakukan oleh korps adhyaksa dalam membedah sengkarut anggaran di tubuh BGN.
"Saya kira kalau sudah ada upaya paksa atau segala macam, ya pasti kami untuk sementara waktu tidak perlu lakukan aktivitas lagi karena kan kami waktu itu tahapannya masih menyelidiki.
Kami percaya bahwa aparat penegak hukum melakukan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Kita bisa melihat transparansinya," ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Sebelumnya, KPK mengaku sempat mengendus dan memulai penyelidikan internal terkait tata kelola program populis ini pada awal Juni, bertepatan dengan momen Kejagung mengumumkan penahanan para mantan pimpinan BGN.
Daftar Tersangka dan Modus Operandi Korupsi di BGN
Sinergi dan ketegasan Kejagung dalam mengusut kasus ini dibuktikan dengan penetapan tiga aktor penting di jajaran teras Badan Gizi Nasional sebagai tersangka pada 3 Juni 2026 silam.
Untuk mempermudah pemetaan kasus, berikut adalah ikhtisar profil tersangka beserta modus korupsi yang berhasil dibongkar oleh penyidik Kejagung:
| Nama Tersangka | Jabatan Terdahulu di BGN | Dugaan Modus Operandi Kejahatan |
| Dadan Hindayana | Mantan Kepala BGN | Menunjuk sejumlah yayasan tidak memenuhi syarat yang terafiliasi dengan sirkel internal untuk mengelola dapur umum MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). |
| Lodewyk Pusung | Mantan Wakil Kepala BGN | Menerima aliran dana keuntungan (kickback) dari yayasan pengelola dapur serta terlibat permufakatan jahat. |
| Sony Sanjaya | Mantan Pimpinan BGN | Melakukan aksi mark-up atau penggelembungan harga pada sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa yang merugikan keuangan negara. |
Respons Tegas Wapres Gibran Rakabuming Raka
Menanggapi gejolak hukum dan politik yang menerpa program unggulan pemerintah ini, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka angkat bicara sebelum bertolak melakukan kunjungan kerja di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Wapres menegaskan komitmen penuh pemerintah untuk merombak total sistem tata kelola MBG demi mengembalikan kepercayaan publik dan menggaransi efisiensi anggaran negara.
"Kita pastikan setiap rupiahnya benar-benar termanfaatkan dengan baik dan juga yang paling penting terbebas dari praktik korupsi," tegas Gibran secara lugas.
Selain fokus membersihkan program MBG dari tangan-tangan koruptor, Gibran memaparkan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan paralel di sektor ekonomi kerakyatan, salah satunya memperketat tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Di penghujung pernyataannya, Wapres turut melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh elemen mahasiswa yang telah mengawal isu ini lewat aksi demonstrasi secara damai dan tertib.
Menurutnya, masukan dan kritik konstruktif yang disuarakan di jalanan merupakan vitamin berharga bagi jalannya roda pemerintahan yang bersih.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo