SOLOBALAPAN, NASIONAL — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah taktis dengan memanfaatkan momentum libur sekolah untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selama periode libur tersebut, BGN memutuskan untuk menghentikan sementara penyaluran makanan dan fokus melakukan audit menyeluruh terhadap operasional seluruh dapur produksi di lapangan.
Momentum Libur Sekolah untuk Evaluasi Total Kondisi Dapur
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa jeda libur sekolah ini menjadi waktu yang paling ideal untuk merapikan aspek teknis pelaksanaan program.
Dengan demikian, kualitas pelayanan diharapkan dapat meningkat signifikan saat siswa kembali masuk sekolah.
“Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika nanti anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi gitu ya,” ujar Arum saat ditemui pasca-rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6) lalu.
Arum menegaskan bahwa penghentian sementara ini bersifat momentum dan murni ditujukan untuk membenahi serta menstandardisasi kualitas dapur penyedia gizi di berbagai daerah.
Fokus Utama Pembenahan dan Transformasi Internal BGN
Selain melakukan inspeksi fisik terhadap kesiapan dapur, BGN juga tengah memfokuskan energi pada pembenahan tata kelola birokrasi dan administrasi kelembagaan. Ada beberapa poin krusial yang menjadi target restrukturisasi BGN dalam waktu dekat:
| Sektor Pembenahan | Rencana Aksi dan Langkah Perbaikan BGN |
| Kualitas Dapur | Mengaudit seluruh titik dapur produksi secara total dan membenahi fasilitas selama libur sekolah. |
| Integrasi Data | Mengawal kinerja Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta menyinkronkan database dengan kementerian/lembaga lain. |
| Tata Kelola Internal | Melakukan transformasi struktural, mulai dari peningkatan mutu SDM hingga sistem manajerial. |
Perkuat Sinkronisasi Data Lintas Kementerian
Lebih lanjut, Arum menyoroti bahwa validitas data merupakan fondasi paling fatal dalam merumuskan sebuah kebijakan publik yang tepat sasaran.
BGN kini mulai membuka diri dan mempererat koordinasi dengan berbagai instansi yang telah memiliki basis data riil di masyarakat, guna menyudahi ego sektoral yang sempat terjadi di masa lalu.
"Data itu sangat penting karena itu yang terus terang saya lihat sejak dari awal saya datang. Karena tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar," pungkas Arum optimis program prioritas ini akan mendapat dukungan penuh dari seluruh kementerian terkait.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo