SOLOBALAPAN, POLITIK — Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan viralnya video lawas yang memuat lagu '2019 Ganti Presiden'—sebuah jingle yang sangat lekat dengan pergerakan para pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 silam.
Kembali mencuatnya lagu tersebut ke permukaan publik dipicu oleh keresahan masyarakat atas langkah kebijakan kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026) dini hari.
Menyikapi fenomena viralnya lagu bernada kritik tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk ekspresi alami dari masyarakat yang tengah terbebani secara ekonomi.
PDIP Tegaskan Taat Konstitusi 5 Tahunan
Kendati memahami letupan kritik masyarakat di media sosial, Hasto menegaskan bahwa PDI Perjuangan tetap berdiri teguh menghormati konstitusi negara terkait masa jabatan presiden yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilu.
"Ya sebenarnya kan dengan presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka mandat dari presiden itu fixed dalam lima tahun. Kecuali ada pelanggaran terhadap konstitusi. Itu sistem politik yang kita anut," tegas Hasto saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Baca Juga: Isi Video Viral Rok Hijau Tosca Kakak-Adik Bikin Melotot, Awas Jantung Ikutan Copot!
Guncangan bagi Kelas Menengah & Alternatif Solusi Pemerintah
Hasto tidak menampik bahwa lonjakan harga BBM nonsubsidi ini membawa dampak domino yang cukup berat bagi stabilitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kelompok masyarakat kelas menengah (middle class). Menurut pandangannya, menaikkan harga BBM seharusnya ditempatkan pemerintah sebagai opsi atau jalan keluar paling akhir.
PDI Perjuangan pun memberikan sejumlah catatan kritis mengenai langkah-langkah strategis yang seharusnya bisa dieksekusi terlebih dahulu oleh pihak pemerintah sebelum memutuskan untuk menaikkan harga energi:
-
Konsolidasi Fiskal yang Matang: Melakukan penataan ulang pos anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) agar lebih tepat guna.
-
Gerakan Penghematan Nasional: Memangkas alokasi pengeluaran kementerian maupun lembaga yang dinilai tidak mendesak atau bersifat sekadar pemborosan.
-
Evaluasi Program Populis: Mengkaji ulang tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan diterpa isu miring terkait adanya indikasi tindakan korupsi di dalam operasional pelaksanaannya.
Hasto berharap jajaran pemerintah pusat bersedia membuka mata dan telinga secara lebar dalam menyerap setiap butir kritik dan aspirasi yang disuarakan oleh rakyat. Pemerintah diimbau untuk segera merumuskan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada kemaslahatan publik luas demi meredam keresahan sosial yang mulai memanas di ruang siber.
(did)