SOLOBALAPAN, NASIONAL — Pemerintah secara resmi telah memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran program andalan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), sebesar Rp67 triliun untuk tahun 2026.
Meskipun mengalami penyesuaian dana yang cukup masif, Badan Gizi Nasional (BGN) menjamin bahwa kebijakan tersebut tidak akan mengganggu esensi dan kualitas pelaksanaan program.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen penuh menjalankan program MBG. Efisiensi anggaran ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang harus dihormati bersama.
“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara,” ungkap Nanik kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).
Menurut Nanik, pengurangan anggaran ini sama sekali tidak menyasar tujuan utama dari program pemenuhan gizi masyarakat.
Penyesuaian dana tersebut lebih difokuskan pada penghematan di sektor belanja operasional agar penggunaan uang negara semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak maksimal di lapangan.
Jadwal Penyaluran Dipangkas Menjadi 5 Hari
Dengan adanya pemotongan sebesar Rp67 triliun tersebut, pagu resmi anggaran MBG 2026 yang semula dipatok di angka Rp335 triliun kini disesuaikan menjadi Rp268 triliun.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, membeberkan bahwa selisih dana tersebut selanjutnya akan dialokasikan sebagai dana cadangan pemerintah.
Sebagai langkah konkret dari efisiensi tata kelola ini, BGN terpaksa mengurangi jadwal pemberian makan gratis. Berikut penyesuaian skema penyaluran terbarunya:
-
Penyesuaian Hari: Penyaluran makanan yang awalnya dijadwalkan enam hari penuh, kini dipangkas menjadi lima hari dalam sepekan.
-
Ketentuan Hari Libur: Pada saat hari libur sekolah, pelayanan MBG akan dihentikan sementara untuk para murid.
-
Pengecualian: Penghentian pelayanan di hari libur tidak berlaku bagi kelompok rentan. Ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita dipastikan akan tetap mendapatkan pelayanan gizi tanpa jeda.
“Tetap melakukan beberapa langkah penghematan, seperti melayani lima hari yang awalnya enam hari. Juga saat-saat libur sekolah tidak melakukan pelayanan MBG, kecuali untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita,” jelas Dadan.
Arahan Langsung Presiden dan Bukti Penyaluran Masif
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa penyesuaian nilai anggaran ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Langkah strategis ini diambil guna memastikan anggaran terpakai dengan sangat efisien tanpa menurunkan standar kualitas pelayanan gizi yang diberikan.
“Penghematan tertentu sesuai instruksi presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional bisa dipakai lebih efektif dan efisien. Yang penting tetap memberi makan murid-murid sekolah,” tegas Purbaya.
Di luar isu pemangkasan operasional tersebut, BGN mengklaim bahwa realisasi program terus berjalan secara masif. Hingga 24 Mei 2026, program unggulan ini telah mencatatkan pencapaian distribusi yang signifikan:
-
Penerima Manfaat: Berhasil menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
-
Infrastruktur Penyalur: Didukung dan dioperasikan penuh oleh 29.225 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” pungkas Nanik optimistis.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo