SOLOBALAPAN.COM – Misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 kembali menjadi perhatian dunia setelah sejumlah kapal dicegat tentara Israel di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur.
Dalam insiden terbaru tersebut, sedikitnya lima warga negara Indonesia (WNI) dilaporkan ditahan atau disebut diculik saat mengikuti pelayaran menuju Gaza.
Mereka terdiri dari relawan kemanusiaan serta jurnalis Indonesia yang ikut mendokumentasikan misi bantuan.
Berdasarkan data Global Peace Convoy Indonesia (GPCI), terdapat total sembilan WNI yang mengikuti pelayaran GSF 2.0, terdiri dari lima relawan dan empat jurnalis.
Lima WNI yang dilaporkan tertahan yakni Bambang Noroyono dari Republika di kapal BoraLize, Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat di kapal Josef, serta tiga peserta di kapal Ozgurluk yaitu Thoudy Badai Rifan Billah dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo, dan Rahendro Herubowo yang menjadi kontributor iNewsTV, Beritasatu, dan CNN.
Sementara empat WNI lain dilaporkan masih berstatus berlayar berdasarkan pembaruan Command Center Sumur Nusantara.
"Masih ada harapan, semoga Allah jaga, Allah lindungi bisa tembus Gaza. Update waktu fajar dari Command Center Sumur Nusantara," dikutip dari unggahan Instagram @globalpeaceconvoy, Selasa (19/5/2026).
Insiden pencegatan ini kemudian memunculkan pertanyaan publik: apa sebenarnya tujuan Global Sumud Flotilla berlayar menuju Gaza?
Baca Juga: Fakta Baru Ayah Lecehkan 2 Anak Kandung di Klaten, Buku Harian Korban Jadi Bukti Kunci
Apa Itu Global Sumud Flotilla?
Global Sumud Flotilla atau GSF merupakan gerakan sipil internasional yang dibentuk untuk mengirim bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza sekaligus menentang blokade laut Israel terhadap wilayah Palestina.
Istilah “sumud” berasal dari bahasa Arab yang berarti keteguhan atau daya bertahan, menggambarkan simbol perlawanan dan ketahanan warga Palestina di tengah konflik berkepanjangan.
Gerakan ini mengklaim bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan pemerintahan mana pun.
Armada tersebut didukung jaringan masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, relawan, hingga aktivis internasional dari berbagai negara.
Tujuan Global Sumud Flotilla ke Gaza
Pada misi tahun 2026, pelayaran Global Sumud Flotilla membawa sejumlah agenda utama.
Pertama, armada berupaya menembus blokade laut Gaza yang selama bertahun-tahun diberlakukan Israel.
Kedua, misi tersebut membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan, obat-obatan, susu bayi, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan dasar bagi warga sipil Palestina.
Selain itu, GSF juga mendorong terbentuknya koridor laut sipil menuju Gaza agar distribusi bantuan bisa berlangsung tanpa hambatan.
Misi lain yang diusung mencakup dukungan rekonstruksi fasilitas umum di Palestina, penguatan solidaritas masyarakat sipil internasional, serta dorongan penghentian blokade Gaza melalui gerakan berbasis rakyat.
GSF juga sering dikaitkan dengan jaringan Freedom Flotilla Coalition, kelompok internasional yang sejak lama mengirim pelayaran kemanusiaan menuju Gaza.
Berawal dari Blokade Gaza
Kemunculan armada flotilla berakar dari kebijakan blokade laut Gaza yang diberlakukan Israel sejak 2007 setelah Hamas mengambil alih wilayah tersebut.
Israel menyatakan langkah tersebut dilakukan demi alasan keamanan untuk mencegah masuknya senjata ke kelompok bersenjata di Gaza.
Namun, kebijakan itu menuai kritik internasional karena dianggap memperburuk situasi kemanusiaan warga sipil Palestina.
Pada 2008, kelompok Free Gaza Movement mulai mengirim kapal bantuan untuk menembus blokade.
Salah satu insiden paling dikenal terjadi pada 2010 ketika kapal Mavi Marmara dicegat pasukan Israel di perairan internasional.
Peristiwa itu memicu kecaman internasional dan menjadi salah satu titik penting dalam sejarah pelayaran bantuan ke Gaza.
DPR dan Kemlu RI Bersuara
Merespons penahanan sejumlah jurnalis dan relawan Indonesia, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah mengambil langkah diplomatik lebih kuat.
"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," ujarf Sukamta dalam keterangannya, Selasa (19/5).
Ia juga menegaskan aktivitas jurnalistik dan misi kemanusiaan memiliki perlindungan berdasarkan hukum internasional.
"Instrumen hukum internasional yang ada sudah seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan," lanjutnya.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri RI turut mengecam tindakan militer Israel.
“Kementerian Luar Negeri mengecam keras tindakan Militer Israel yang telah mencegat sejumlah kapal yang tergabung dalam rombongan misi kemanusiaan internasional Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 di sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur,” ujar Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang.
Pemerintah Indonesia juga meminta pembebasan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan yang ditahan.
“Kementerian Luar Negeri RI mendesak Israel untuk segera melepaskan seluruh kapal dan awak misi kemanusiaan internasional yang ditahan, serta menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional,” lanjutnya.
Yvonne menegaskan perlindungan terhadap WNI akan tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Pelindungan WNI akan terus menjadi prioritas utama Pemerintah Indonesia di tengah situasi yang berkembang sangat cepat,” pungkasnya. (lz)
Editor : Laila Zakiya