SOLOBALAPAN, JAKARTA - Di tengah ambisi besar pemerintah untuk menghadirkan solusi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG), Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan baru yang lebih tajam.
Program ini dipastikan tidak akan bersifat "pukul rata" untuk semua kalangan.
Pemerintah memilih untuk memfokuskan bantuan ini kepada anak-anak yang selama ini hidup dalam keterbatasan gizi dan ekonomi, demi memastikan efektivitas anggaran serta dampak nyata bagi generasi bangsa.
Fokus pada Kelompok Rentan dan Sulit Akses
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Lina Miftahul Jannah, menyambut positif langkah strategis ini.
Menurutnya, evaluasi ini sangat mendesak agar program tidak berjalan secara umum yang berisiko membuang anggaran pada pihak yang sebenarnya mampu.
Baca Juga: Nggak Di-ACC Menkeu Purbaya, Kenapa Kepala BGN Beli Motor Trail Listrik untuk Operasional MBG?
"Jadi ini memang sudah saatnya untuk melakukan evaluasi, sehingga tepat sasaran," ungkap Lina, Senin (13/4/2026). Fokus utama kini diarahkan pada:
-
Masyarakat Ekonomi Rendah: Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.
-
Keterbatasan Akses Geografis: Anak-anak di wilayah terpencil yang sulit menjangkau pangan bergizi meskipun memiliki kemampuan secara ekonomi terbatas.
Data PIP dan DTSEN sebagai Kompas
Untuk menghindari salah sasaran, pemerintah diusulkan menggunakan data Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai basis utama.
Data tersebut dinilai paling akurat untuk mengidentifikasi anak-anak dari keluarga kurang mampu di sekolah-sekolah.
Selain PIP, integrasi dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan dapat mempercepat verifikasi dan meningkatkan akurasi penerima manfaat di lapangan.
Arahan Tegas: Tidak Dipaksakan
Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa anak dari kalangan mampu tidak membutuhkan intervensi MBG karena asupan gizi mereka sudah terpenuhi oleh orang tua di rumah.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menyampaikan pesan khusus dari Presiden bahwa distribusi MBG tidak boleh bersifat memaksa.
“Presiden menyampaikan bahwa program ini tidak boleh dipaksakan. MBG harus difokuskan kepada anak-anak yang benar-benar membutuhkan perbaikan gizi,” tegas Nanik.
Pengawasan Ketat dan Tim Khusus
Guna memastikan keberhasilan transisi ini, BGN tengah menyiapkan tim khusus untuk melakukan audit dan pemilahan penerima manfaat secara berkala.
Pengawasan ketat akan dilakukan agar tidak ada kebocoran distribusi dan program ini benar-benar menjadi solusi konkret bagi persoalan stunting serta gizi buruk di Indonesia.
Dengan kebijakan yang lebih eksklusif bagi warga membutuhkan ini, program MBG diharapkan mampu bertransformasi dari sekadar simbol kebijakan sosial menjadi instrumen nyata pembangunan kualitas manusia Indonesia.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo