SOLOBALAPAN, JAKARTA - Pemerintah memberikan kepastian yang menyejukkan bagi masyarakat di tengah memanasnya konflik geopolitik global.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dipastikan tidak akan naik hingga akhir tahun 2026.
Keputusan ini diambil meski pasar energi dunia sedang dibayangi ketidakpastian akibat perang Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang masih berlangsung hingga saat ini.
APBN Diklaim Masih Tangguh
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Senin (6/4/2026), Purbaya menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah dirancang dengan skenario mitigasi yang matang.
Pemerintah bahkan sudah melakukan simulasi jika harga minyak mentah dunia menyentuh angka USD 100 per barel.
"Jadi sepanjang tahun ini dengan harga rata-rata USD 100, aman. Dari desain anggaran saja kita masih di bawah 3 persen," ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa dengan asumsi harga tersebut, defisit anggaran masih terjaga di level 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Siapkan "Senjata Cadangan" dari Saldo Anggaran
Jika kondisi memburuk dan harga minyak melonjak tak terkendali melebihi asumsi dasar, Kementerian Keuangan telah menyiapkan langkah darurat.
Pemerintah berencana memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Purbaya meminta masyarakat untuk tidak termakan isu liar yang menyebut kondisi keuangan negara sedang melemah. "Jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Masyarakat di luar tidak usah ribut, tidak usah takut, kita sudah hitung," tegasnya.
Dukungan dari Parlemen
Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, mengapresiasi komitmen tegas pemerintah tersebut. Menurutnya, kepastian ini sangat penting agar masyarakat mendapatkan ketenangan di tengah situasi global yang tidak menentu.
"Ini yang harus masyarakat tahu, bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun," kata Misbakhun.
Profil Tokoh: Purbaya Yudhi Sadewa
-
Nama Lengkap: Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D.
-
Jabatan: Menteri Keuangan Republik Indonesia (sejak 2024).
-
Latar Belakang: Seorang ekonom kawakan yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
-
Reputasi: Dikenal sebagai pakar kebijakan moneter dan fiskal yang memiliki pendekatan berbasis data (data-driven) dalam menghadapi krisis ekonomi global.
Dengan kepastian ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi domestik tidak terpicu oleh kenaikan harga energi di sisa tahun 2026.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo