SOLOBALAPAN.COM — Eskalasi konflik di Timur Tengah memasuki babak baru yang mengancam stabilitas ekonomi dunia.
Kantor Presiden Iran menyatakan pada Minggu (5/4/2026) bahwa pembukaan kembali Selat Hormuz untuk pelayaran internasional kini bergantung pada pembayaran kompensasi kerusakan perang.
Wakil Bidang Komunikasi dan Informasi Kantor Presiden Iran, Mehdi Tabatabai, menegaskan posisi keras negaranya melalui platform X.
Kompensasi untuk Kerusakan Perang
Iran tampaknya tidak akan membiarkan jalur perdagangan minyak dunia tersebut kembali normal tanpa keuntungan finansial untuk memulihkan infrastruktur mereka yang hancur.
“Selat Hormuz akan dibuka kembali hanya jika sebagian pendapatan transit digunakan untuk mengompensasi seluruh kerusakan akibat perang yang dipaksakan,” tegas Mehdi Tabatabai, melalui platform X.
Langkah ini menyusul pembatasan ketat yang dilakukan Iran terhadap kapal-kapal yang melintas pasca-serangan gabungan AS dan Israel pada 28 Februari lalu, yang menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk mantan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Serang Balik Retorika Donald Trump
Tak hanya soal teknis pelayaran, Tabatabai juga melontarkan kritik tajam kepada Presiden AS, Donald Trump.
Ia menilai pernyataan Trump belakangan ini merupakan bentuk keputusasaan dan kemarahan karena situasi kawasan yang tak terkendali.
“Trump melontarkan hinaan karena putus asa dan marah, serta tetap membanggakan perang skala penuh yang ia mulai di kawasan ini,” tambahnya.
Dampak ke Pasar Global
Pernyataan Iran ini menjadi sinyal bahaya bagi banyak negara. Sebagai jalur utama keluar-masuknya pasokan minyak dunia, tersendatnya Selat Hormuz bisa memicu lonjakan harga energi secara global.
Saat ini, Iran masih mempertahankan posisi siaga dengan menyiagakan drone dan rudal sebagai bentuk pertahanan diri, sembari terus menekan komunitas internasional untuk mengakui kedaulatan mereka di perairan strategis tersebut.
Dunia kini menanti, apakah AS dan sekutunya akan menerima syarat "uang tebusan" transit ini atau justru menambah kekuatan militer di kawasan. (dam)
Editor : Damianus Bram