SOLOBALAPAN, SEMARANG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus bersiap mengubah gaya hidup saat berangkat ke kantor mulai April 2026 mendatang.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan wacana kebijakan efisiensi energi yang mewajibkan ASN untuk menggunakan moda transportasi non-BBM, seperti bersepeda, menggunakan transportasi umum, hingga berlari.
Langkah Proaktif Hadapi Kelangkaan Energi Global
Kebijakan ini diambil sebagai respon cepat Pemerintah Provinsi Jateng terhadap dinamika kelangkaan energi global yang mulai menekan berbagai sektor.
Gubernur Luthfi menyatakan bahwa skenario penghematan ini sedang dikalkulasi secara matang untuk diterapkan di seluruh wilayah Jawa Tengah.
"Sudah kami kalkulasi. Kalau perlu, hari tertentu semua ASN naik sepeda ke kantor dengan seluruh bupati dan wali kota. Selain naik sepeda sama transportasi umum, ya kalau perlu lari pulang pergi," ujar Ahmad Luthfi usai acara di kantornya, Kota Semarang, Senin (30/3/2026).
Sinkronisasi WFH Nasional dan Pengaturan Kerja
Selain pengaturan mobilitas, ASN Jateng juga akan mengikuti skema Work From Home (WFH) satu hari dalam sepekan yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah pusat.
Kebijakan kerja fleksibel ini bertujuan untuk menekan konsumsi energi di gedung perkantoran serta mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Pemerintah Provinsi Jateng saat ini masih menunggu surat edaran resmi dari pusat untuk menentukan hari apa saja yang akan diberlakukan sistem WFH.
"WFH-nya juga sama masih dikaji. Begitu nanti pemerintah sudah bikin edaran, kami langsung laksanakan," tambah Luthfi.
5 Strategi Utama Efisiensi Energi ASN:
-
Skema Kerja Fleksibel: Penerapan WFH secara berkala.
-
Digitalisasi: Penguatan platform digital untuk mengurangi rapat tatap muka.
-
Pembatasan Perjalanan Dinas: Menyeleksi mobilitas dinas yang benar-benar krusial.
-
Operasional Gedung: Penerapan penghematan listrik dan air di kantor pemerintah.
-
Metode Belajar: Penyesuaian daring dan luring untuk sektor pendidikan.
Optimalisasi Desa Mandiri Energi dan BUMD
Guna memperkuat ketahanan energi daerah, Gubernur Luthfi juga akan memaksimalkan program 1.500 Desa Mandiri Energi di Jawa Tengah.
Selain itu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng Agro Berdikari (JTAB) didorong untuk mengoptimalkan penggunaan gas alam dalam operasionalnya di berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga jasa.
Langkah efisiensi ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi jangka pendek terhadap kenaikan harga minyak dunia, tetapi juga menjadi momentum transformasi bagi Jawa Tengah menuju provinsi yang lebih ramah lingkungan dan mandiri secara energi.
(did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo