SOLOBALAPAN, JAKARTA - Masyarakat Indonesia tengah dihebohkan dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sebesar 10 persen yang dikabarkan mulai berlaku pada 1 April 2026.
Isu yang beredar menyebutkan harga Pertamax bisa menyentuh angka Rp17.000 per liter.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai skema penetapan harga energi di tanah air.
Mekanisme Harga BBM Industri vs Non-Industri
Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa penentuan harga BBM non-subsidi sebenarnya sudah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri ESDM Tahun 2022. Dalam regulasi tersebut, terdapat dua formulasi harga, yakni untuk sektor industri dan non-industri.
Untuk sektor industri, harga akan terus bergerak mengikuti dinamika pasar global secara otomatis tanpa perlu pengumuman rutin.
Terutama untuk BBM dengan angka oktan tinggi seperti RON 95 dan RON 98 yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu dan sektor usaha.
"Bensin RON 95 dan 98 itu kan digunakan oleh kelompok masyarakat mampu. Selama mereka mampu membayar, silakan. Tugas negara menyiapkan yang mampu membayar, tidak ada tanggungan negara sama sekali," tegas Bahlil usai menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Senin (30/3/2026).
Keputusan BBM Subsidi di Tangan Presiden Prabowo
Di tengah fluktuasi harga minyak dunia imbas konflik di Timur Tengah, Bahlil memastikan fokus utama pemerintah tetap pada perlindungan daya beli masyarakat melalui BBM subsidi (Pertalite dan Biosolar).
Keputusan mengenai harga BBM subsidi berada langsung di bawah otoritas Presiden Prabowo Subianto.
"Saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya. Insyaallah, saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan kondisi masyarakat," imbuh Bahlil.
Penjelasan Resmi Pertamina
Senada dengan Menteri ESDM, Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pengumuman resmi terkait perubahan harga Pertamax per 1 April 2026.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak menelan mentah-mentah proyeksi harga yang beredar luas di media sosial.
"Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026. Proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Baron di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Poin Penting Terkait Isu Kenaikan BBM:
| Jenis Informasi | Penjelasan Pemerintah/Pertamina |
| Status Harga 1 April | Belum ada pengumuman resmi kenaikan (Hoaks/Spekulasi). |
| Acuan Harga Non-Subsidi | Mengikuti harga pasar global (MOPS/Argus) & Kurs Rupiah. |
| Nasib BBM Subsidi | Masih dipertahankan, keputusan di tangan Presiden Prabowo. |
| Saran bagi Masyarakat | Cek harga valid melalui aplikasi MyPertamina atau saluran resmi. |
Pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di atas ambang batas normal akibat eskalasi geopolitik.
Masyarakat diharapkan tetap tenang dan bijak dalam menggunakan energi sembari menunggu rilis resmi dari badan usaha terkait penyesuaian harga rutin setiap awal bulan. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo