SOLOBALAPAN.COM – Gelombang kritik keras dari masyarakat serta peringatan dari lembaga negara akhirnya membuahkan hasil.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, secara resmi membatalkan rencana pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar.
Keputusan tersebut diumumkan Rudy melalui akun Instagram resminya @h.rudymasud pada Senin (2/3/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons atas aspirasi publik yang menuntut efisiensi anggaran daerah di tengah situasi ekonomi saat ini.
Minta Maaf di Bulan Ramadan
Dalam unggahannya, Rudy tidak hanya membatalkan pengadaan, tetapi juga menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kegaduhan yang sempat terjadi.
Ia menyebut masukan dan kritik pedas dari warga sebagai kompas dalam memimpin Kaltim.
"Di bulan yang penuh maghfirah, teriring permohonan maaf kami kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kaltim. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan masyarakat, kritik yang membangun," tulis Rudy Mas’ud, Senin (2/3/2026).
Fokus Alihkan Anggaran untuk Kesejahteraan Warga
Rudy menegaskan bahwa pembatalan ini tidak akan mengganggu kinerjanya dalam melayani masyarakat.
Fokus Pemerintah Provinsi Kaltim kini akan dialihkan sepenuhnya pada program-program yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
Menariknya, hingga saat ini Rudy mengaku masih menggunakan mobil pribadi untuk menjalankan tugas kedinasan, bahkan saat menempuh perjalanan berat ke wilayah pelosok seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu).
Efek Suara Rakyat dan "Radar" KPK Serta Kemendagri
Sebelum pembatalan ini resmi diketuk, rencana belanja mobil seharga miliaran rupiah tersebut sempat menjadi sorotan nasional.
Reaksi keras bermunculan di media sosial, salah satunya datang dari akun fanbase pengamat politik, Rocky Gerung, yang melontarkan sindiran sangat pedas.
Melalui unggahan di platform Instagram pada Selasa (24/2/2026), akun yang menggunakan foto profil Rocky Gerung tersebut mengkritik keras prioritas penggunaan uang rakyat di tengah kondisi infrastruktur yang masih memprihatinkan.
"Lewat jalanan yang rusak, tapi pejabatnya bisa beli mobil harga miliaran rupiah pake duit rakyat," sentil akun tersebut seperti dikutip pada Kamis (26/2/2026).
Tak berhenti di situ, pengunggah juga memberikan penilaian menohok terkait keputusan pejabat yang menyetujui anggaran miliaran rupiah untuk sebuah mobil.
"Dari sini kita bisa menilai, selain jalannya yang rusak, ternyata otak pejabatnya juga rusak," timpalnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan peninjauan ulang, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan keras mengenai potensi penyimpangan anggaran dalam pengadaan barang mewah.
Langkah mundur yang diambil Rudy Mas’ud ini menjadi sinyal positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih mendengarkan suara rakyat.
Kini masyarakat menanti realisasi pengalihan anggaran tersebut untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih bermanfaat di Bumi Etam. (dam)
Editor : Damianus Bram