SOLOBALAPAN.COM, JAKARTA – Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi buah bibir publik.
Kali ini, sorotan tertuju pada langkah Forum Jupnas Gizi Indonesia yang resmi meluncurkan saluran televisi khusus bernama MBG TV.
Alih-alih mendapat sambutan hangat secara menyeluruh, kehadiran saluran yang ditujukan sebagai sarana edukasi program MBG ini justru memicu polemik dan kritik dari warganet terkait efisiensi anggaran.
Mengudara di 13 Provinsi, Termasuk Jawa Tengah
MBG TV tidak mengudara sendirian. Saluran ini hadir melalui skema kolaborasi dengan 15 stasiun televisi terestrial.
Saat ini, siarannya diklaim telah menjangkau 13 provinsi di Indonesia, termasuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Kalimantan Timur, hingga Maluku.
Secara keseluruhan, siaran edukasi gizi ini sudah bisa diakses di 98 kabupaten/kota, serta dapat dinikmati melalui layanan streaming di laman resmi JupnasGizi.com.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Lodewyk Pusung, menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif peluncuran tersebut.
"Media broadcasting seperti MBG TV memiliki peran penting dalam menyampaikan edukasi yang benar, meningkatkan kesadaran publik, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis," ujar Lodewyk.
Warganet Pertanyakan Urgensi dan Efisiensi Anggaran
Meski mendapat dukungan penuh dari BGN, keriuhan justru terjadi di media sosial. Peluncuran MBG TV memicu gelombang kritik dari sejumlah warganet yang menilai langkah pembuatan saluran televisi baru ini kurang relevan dan terkesan memboroskan anggaran.
Sebuah komentar yang viral di platform media sosial mempertanyakan urgensi pembentukan TV khusus tersebut.
Warganet menilai bahwa di era digital saat ini, sosialisasi program pemerintah akan jauh lebih murah, efisien,
dan menjangkau audiens lebih luas jika difokuskan melalui platform seperti YouTube, TikTok, atau cukup bekerja sama dengan stasiun televisi swasta yang sudah memiliki basis penonton besar.
Sentimen Publik vs Data Kepuasan
Kritik terkait efisiensi anggaran ini muncul di tengah sejumlah isu minor yang sempat mengiringi program unggulan pemerintah tersebut,
seperti laporan dugaan keracunan makanan di beberapa daerah hingga perdebatan mengenai pelibatan aparat dalam proses distribusi.
Meski diterpa berbagai sentimen negatif di media sosial, data di lapangan menunjukkan hal yang sedikit berbeda.
Berdasarkan hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan program MBG secara umum masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 72,8%.
Kehadiran MBG TV kini memikul beban pembuktian untuk menjawab kritik warganet dengan menyajikan informasi yang benar-benar transparan, akurat, dan mampu memperluas literasi gizi masyarakat hingga ke pelosok daerah. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo