SOLOBALAPAN.COM - Sorotan publik terhadap Dwi Sasetyaningtyas (DS) belum mereda.
Setelah pernyataannya soal 'cukup saya WNI, anak jangan' menuai kritik luas, perhatian warganet kini bergeser pada sikap DS yang belakangan disebut menghilang dari media sosial.
Di tengah polemik beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), isu baru pun mencuat dan menyeret nama rumah tangganya dengan Arya Iwantoro.
Polemik ini bermula dari unggahan media sosial yang memicu kemarahan publik terkait nasionalisme dan etika penerima beasiswa.
Situasi makin sensitif setelah terungkap bahwa DS dan suaminya sama-sama merupakan awardee LPDP untuk studi S2 dan S3, dengan pendanaan yang bersumber dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara.
Pemerintah Turun Tangan, LPDP Jadi Sorotan
Sikap DS mendapat respons keras dari pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menegakkan aturan LPDP terhadap penerima beasiswa yang dinilai melanggar kontrak dan etika.
“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” ujar Purbaya pada Senin (23/2/2026).
Tak hanya itu, pemerintah juga meminta agar dana beasiswa yang telah digunakan dikembalikan. Purbaya mengingatkan bahwa dana LPDP adalah uang rakyat.
“Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau enggak senang ya tidak usah menghina negara lah. Jangan menghina negara sendiri,” tegasnya.
Terkait Arya Iwantoro, Purbaya menyebut pihak LPDP telah berkomunikasi langsung dan ada kesediaan untuk mengembalikan dana pendidikan.
“Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami dan dia sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP termasuk bunganya. Saya harapkan ke depan, teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, jangan menghina-hina negara,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (23/2).
Meski demikian, besaran dana yang harus dikembalikan masih dalam proses penghitungan, termasuk bunganya.
“Nanti, belum tahu tuh lagi dihitung, tapi saya sih minta dengan bunganya. Blacklist tuh artinya nanti dia enggak bisa kerja lagi dengan berhubungan pemerintah disini, selama saya disini. Atau di blacklist,” bebernya.
Menghilang dari Medsos, Isu Rumah Tangga Ikut Diseret
Di tengah tekanan publik dan sanksi pemerintah, warganet di Threads ramai membahas perubahan sikap DS yang disebut tak lagi aktif bermedia sosial.
Sejumlah unggahan tangkapan layar yang beredar luas memicu spekulasi baru terkait kondisi rumah tangga DS dan Arya Iwantoro.
Salah satu unggahan di Threads menyebutkan:
"INFONYA.. Mbak SASET dan suaminya pura pura cere untuk menghindari bayar duit dibalikin ke LPDP yg kabarnya mencapai 6 M."
Unggahan tersebut sontak memantik diskusi lanjutan di kalangan warganet.
Sebagian mempertanyakan kebenaran informasi itu, sementara lainnya menilai rumor tersebut menunjukkan betapa seriusnya tekanan yang kini dihadapi pasangan tersebut usai kasus LPDP mencuat.
DPR Ikut Bereaksi, Evaluasi LPDP Didorong
Di luar isu personal, polemik DS juga mendorong reaksi dari parlemen.
Sejumlah anggota DPR RI meminta evaluasi total terhadap rekrutmen dan kontrak penerima beasiswa LPDP.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai kasus ini harus menjadi momentum pembenahan.
“Tentu kami meminta kepada LPDP untuk melakukan evaluasi mulai dari rekrutmen, evaluasi kontrak, penanaman integritas, penanaman paham kebangsaan ke-Indonesiaan kepada seluruh peserta penerima beasiswa negara atau beasiswa LPDP ini,” ucap Lalu.
Ia menegaskan bahwa awardee LPDP seharusnya menjadi duta bangsa, bukan memicu polemik yang melukai rasa keadilan publik. Senada, Anggota Komisi X DPR Andi Muawiyah Ramly menilai seleksi LPDP harus menekankan integritas dan komitmen kebangsaan.
“Jangan sampai LPDP berubah fungsi menjadi jalur percepatan mobilitas pribadi tanpa kontribusi nyata. Negara tidak boleh membiayai potensi brain drain terselubung. Kita ingin brain gain yang jelas dampaknya bagi Indonesia,” ujar Andi.
Hingga kini, DS belum memberikan klarifikasi terbuka terkait isu rumah tangga maupun kabar yang beredar di media sosial.
Sementara itu, publik terus menyoroti kasus ini sebagai cermin pentingnya tanggung jawab moral penerima beasiswa negara. (lz)
Editor : Laila Zakiya