SOLOBALAPAN.COM, YOGYAKARTA – Pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menyebut pihak penolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penentang HAM, memantik reaksi keras dari kalangan akademisi dan mahasiswa.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, secara terang-terangan melontarkan kritik tajam yang menyebut sang menteri tidak memahami substansi HAM secara utuh.
Kritik Pedas BEM UGM: Maling Berkedok Gizi
Tiyo menegaskan bahwa sikap kritis mahasiswa sama sekali bukan bentuk penolakan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan asupan gizi yang layak.
Yang menjadi sorotan utama justru potensi penyimpangan anggaran dan salah sasaran di balik eksekusi program tersebut.
Ia secara blak-blakan menyebut adanya dugaan praktik "maling berkedok gizi" yang mengorbankan pos anggaran pendidikan.
Menurut Tiyo, menggunakan narasi HAM untuk membentengi program MBG dari kritik adalah sebuah kekeliruan fatal.
"Dia Menteri HAM yang tidak pa-HAM apa pun soal HAM. Menjadikan HAM sebagai dasar argumentasi dari proyek Maling Berkedok Gizi itu tidak hanya bentuk kebodohan, tapi kejahatan luar biasa.
Dan penjahat HAM itu bernama Natalius Pigai," tegas Tiyo saat dihubungi pada Sabtu (21/2/2026).
Pernyataan Kontroversial Natalius Pigai
Polemik ini bermula dari pernyataan Natalius Pigai di Jakarta pada Jumat (20/2/2026).
Di sela-sela wawancara menanggapi isu teror yang dialami Ketua BEM UGM, Pigai justru mengaitkan program-program pemerintah dengan pemenuhan HAM.
"Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM," ungkap Pigai.
Ia lantas menarik kesimpulan yang memicu kontroversi.
"Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM," imbuhnya.
Pakar UII Sebut Menteri HAM Cuma Jual Gimmick
Kritik terhadap Pigai tak hanya datang dari mahasiswa.
Ketua Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PSAD) Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Masduki, menilai pernyataan Pigai sama sekali tidak nyambung dengan esensi kritik publik.
Prof. Masduki menjelaskan bahwa publik dan BEM UGM mengkritik masalah implementasi empiris di lapangan yang rawan penyimpangan, sementara Pigai meresponsnya hanya dengan standar nilai kebijakan yang bersifat subjektif idealis.
"Jadi apa yang disampaikan Pigai tidak nyambung dengan apa yang harus dia respons.
Menteri HAM ini menampilkan logika khas pejabat negara yang sebenarnya tidak mau mendengar suasana hati dan kebatinan publik hari ini," kritik Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Jurnalisme tersebut.
Lebih lanjut, Prof. Masduki memperingatkan bahwa cara komunikasi Pigai yang kerap memproduksi wacana insinuatif (menyindir) justru merugikan pemerintah.
"Apa yang diungkapkan oleh Pigai ini sebetulnya semacam gimmick yang akan memperburuk citra dari pemerintahan Prabowo.
Seharusnya dia melihat kritik sebagai vitamin untuk melakukan perbaikan dan memitigasi pelanggaran HAM dari program MBG," pungkasnya. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo