SOLOBALAPAN.COM, JAKARTA – Kubu Roy Suryo tengah berupaya keras menghentikan penyidikan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Melalui kuasa hukumnya, mereka mengajukan permohonan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan dalih status tersangka mereka seharusnya gugur demi hukum.
Menanggapi manuver tersebut, Polda Metro Jaya angkat bicara.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menegaskan bahwa pengajuan penghentian perkara memang hak setiap warga negara, namun prosesnya tidak bisa dilakukan sepihak.
Polisi Tantang Dasar Hukum
Kombes Budi menjelaskan bahwa penyelesaian perkara harus melalui mekanisme formal, baik pelimpahan ke kejaksaan (P21) atau Restorative Justice (RJ) yang mensyaratkan kesepakatan damai kedua belah pihak.
Baca Juga: Babak Baru Kasus Ijazah Palsu: Kubu Roy Suryo Gandeng Eks Wakapolri Ajukan SP3, Jokowi Tetap Santai
Terkait klaim kubu Roy Suryo yang menyebut status tersangka gugur karena perkara tersangka lain dihentikan, polisi justru memberikan tantangan balik.
"Oke saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Jika ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan sampaikan kepada kami," tegas Budi, Minggu (15/2/2026).
Jokowi: Hukum Tetap Jalan
Sementara itu, Jokowi memastikan proses hukum tetap berlanjut meski ada permintaan maaf. Hal ini ditegaskan Jokowi saat ditemui di Stadion Manahan, Solo, Jumat (13/2/2026).
"Nggak ada masalah maaf memaafkan. Itu urusan pribadi, urusan hukum kan lain," ujar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo itu enggan berandai-andai soal pencabutan laporan.
Ia justru mengungkapkan bahwa proses penyidikan masih berjalan aktif, bahkan dirinya baru saja menjalani pemeriksaan tambahan.
"Tetap (lanjut), lha kan kemarin kita diperiksa lagi ada pemeriksaan tambahan itu," pungkasnya. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo