SOLOBALAPAN.COM – Skandal Jeffrey Epstein memasuki babak baru yang melibatkan otoritas hukum lintas negara.
Kantor Kejaksaan Umum Ankara resmi membuka penyelidikan terhadap jutaan dokumen Epstein Files menyusul mencuatnya klaim perdagangan gadis-gadis asal Turki di bawah umur.
Langkah proaktif ini diambil setelah rilis besar-besaran sekitar tiga juta dokumen dari Departemen Kehakiman AS (DOJ) pekan lalu menjadi sorotan dunia.
Penyelidikan ini berfokus pada dugaan bahwa jaringan Epstein telah mengangkut anak-anak dari Turki dan beberapa negara lain untuk dieksploitasi.
Awal Mula Penyelidikan: Fakta Memilukan dari 2008
Dilansir dari Middle East Eye, penyelidikan resmi ini dipicu oleh temuan anggota parlemen Partai İyi pada Desember 2025.
Dalam gugatan perdata tahun 2008, terungkap klaim bahwa Epstein diduga membawa gadis-gadis di bawah umur dari Turki dan Republik Ceko yang sebagian besar tidak bisa berbahasa Inggris.
Hal ini diperparah dengan data dari Institut Statistik Turki yang dikutip oleh legislator Dogan Bekin, yang menunjukkan adanya 104.531 anak dilaporkan hilang antara tahun 2008 hingga 2016.
"Dokumen Epstein yang terungkap menunjukkan perlunya pemeriksaan cermat, baik di tingkat lokal maupun internasional," tegas Bekin.
Desakan Pembentukan Komisi Parlemen
Tekanan politik di Ankara kini meningkat tajam. Juru bicara Partai İyi, Bugra Kavuncu, mendesak pembentukan komisi parlemen untuk menelusuri nasib anak-anak Turki yang mungkin menjadi korban.
"Isu-isu semacam ini adalah soal kemanusiaan, bukan permainan politik," ujar Kavuncu dengan nada tegas.
Senada dengan itu, pihak oposisi juga mempertanyakan apakah kementerian terkait telah melakukan inspeksi ketat di panti asuhan dan sekolah guna mencegah masuknya jaringan kriminal internasional.
Klarifikasi Nama Tokoh Senior Turki
Dokumen tersebut juga menyebutkan beberapa nama pejabat senior, salah satunya mantan Menteri Luar Negeri Ahmet Davutoglu dalam email tahun 2010.
Namun, Wakil Ketua Partai Gelecek, Mustafa Gozel, membantah adanya hubungan substantif.
Gozel menjelaskan bahwa komunikasi tersebut hanya sebatas upaya diplomasi singkat untuk menghadapi lobi tertentu di AS dan tidak ada pertemuan khusus dengan Epstein.
Sementara itu, email lain menyebut rencana Epstein menemui Presiden Erdogan pada 2011, namun tidak ada bukti kuat bahwa rencana tersebut pernah terealisasi.
Persimpangan Keadilan Global
Penyelidikan di Turki ini kini dianggap sebagai ujian bagi transparansi hukum negara dalam membongkar jejaring elite global yang selama ini terlindungi oleh kekuasaan.
Publik kini menanti apakah langkah ini akan membuahkan hasil nyata dalam melindungi hak-hak anak dan memberikan keadilan bagi para korban perdagangan manusia. (dam)
Editor : Damianus Bram