SOLOBALAPAN.COM – Kabar duka yang menyayat hati datang dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Seorang siswa Sekolah Dasar (SD) berinisial YBS (10) nekat mengakhiri hidupnya diduga karena keterbatasan ekonomi yang membuatnya tidak mampu membeli buku dan pena.
Peristiwa memilukan ini langsung memicu reaksi keras dari DPR RI. Negara dinilai telah gagal hadir dalam menjamin hak dasar pendidikan bagi rakyat kecil.
Potret Buram Dunia Pendidikan Indonesia
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ina Ammania, menegaskan bahwa tragedi ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah.
Menurutnya, pemenuhan hak anak atas pendidikan seharusnya tidak terhambat oleh masalah ekonomi yang sepele.
“Ini harus menjadi alarm serius bagi negara. Ini adalah potret buruk dunia pendidikan, termasuk pemenuhan hak-hak anak,” tegas Ina Ammania kepada wartawan, dikutip dari JawaPos.com, Rabu (4/2/2026).
YBS, yang merupakan siswa kelas IV SD, diduga menyerah pada keadaan karena tidak mampu membeli alat tulis seharga kurang dari Rp10.000.
Sang ibu, MGT (47), adalah orang tua tunggal yang berjuang keras sebagai petani dan buruh serabutan demi menafkahi lima orang anaknya.
Anggaran Pendidikan Triliunan, Tapi Salah Sasaran?
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur III tersebut menyayangkan adanya jurang pemisah yang lebar antara besarnya anggaran negara dengan realitas di lapangan.
Padahal, setiap tahunnya negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk sektor pendidikan dan bantuan sosial.
Ina mempertanyakan efektivitas penyaluran bantuan tersebut. Jika tepat sasaran, kasus siswa yang putus asa hanya karena pena dan buku seharusnya tidak pernah terjadi.
“Apakah buku dan pena itu terlalu mahal sehingga negara tidak bisa hadir? Ini adalah bentuk kelalaian negara yang gagal memberikan perlindungan dan pencegahan,” ujar Ina dengan nada tinggi.
Kritik Tajam untuk Kemen PPPA
Tak hanya soal anggaran, Ina juga menyoroti peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
Ia menilai kementerian terkait gagal melakukan proteksi, terutama di wilayah Ngada yang sebelumnya sempat viral karena kasus kekerasan anak.
“Artinya, Kemen PPPA gagal menjamin perlindungan anak. Mereka tidak belajar dari kasus tahun lalu ketika sejumlah anak di Ngada menjadi korban pornografi dan perdagangan manusia,” tambahnya.
Ina mendesak pemerintah untuk segera menelusuri akar permasalahan sosial-ekonomi di daerah-daerah rentan agar tragedi serupa tidak terulang kembali.
“Di sinilah peran Kemen PPPA dituntut, bagaimana melakukan perlindungan anak sejak dini, baik dari lingkungan keluarga maupun masyarakat,” pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram