SOLOBALAPAN.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengirimkan sinyal bahaya bagi jajarannya yang tidak berkinerja maksimal.
Dalam pernyataan tegasnya di kawasan Thamrin Nine, Jakarta, pada Selasa (27/1/2026), Purbaya menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan menyeluruh di tubuh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Sorotan utama sang Bendahara Negara kini tertuju pada pejabat Bea Cukai yang bertugas di lima pelabuhan besar di Indonesia.
Purbaya menyatakan tidak akan ragu melakukan perombakan besar-besaran atau "obrak-abrik" struktur jabatan jika kebocoran penerimaan negara masih terus terjadi.
"Ini serius. Besok bisa diobrak-abrik. Itu harusnya memperbaiki cara kerja pajak dan bea cukai, dan kebocoran-kebocoran itu tidak boleh terjadi lagi," tegas Purbaya.
Skema 'Tukar Guling' dan Penolakan Pejabat Luar
Dalam strategi perombakannya, Purbaya memilih pendekatan pragmatis.
Ia menilai rotasi internal jauh lebih efektif ketimbang merekrut pejabat dari luar instansi.
Alasannya sederhana: ia membutuhkan orang-orang yang sudah memahami medan kerja agar pembenahan bisa dilakukan dengan cepat tanpa masa adaptasi yang lama.
Menkeu Purbaya memaparkan tiga skema nasib para pejabat dalam perombakan kali ini:
-
Promosi: Bagi pejabat yang menunjukkan kinerja penerimaan yang memuaskan.
-
Tukar Guling (Rotasi): Memindahkan pejabat antar-posisi untuk penyegaran dan memutus rantai kecurangan.
-
Dirumahkan (Non-aktif): Sanksi tegas bagi pejabat yang kinerjanya mengecewakan atau terindikasi bermasalah.
"Saya butuh gerak cepat dan orang-orang yang sudah paham medan. Jadi kita utak-atik dari dalam saja," ujarnya.
Pesan Ketegasan Demi Target Negara
Langkah drastis ini diambil bukan tanpa alasan.
Purbaya menekankan bahwa pembenahan aparatur adalah kunci vital untuk menjaga target penerimaan negara dan menekan defisit anggaran di tahun 2026.
Ia tidak ingin ada lagi celah kebocoran yang merugikan keuangan negara, terutama di pintu-pintu gerbang ekonomi seperti pelabuhan besar.
Ancaman untuk "memarkir" pejabat yang tidak kompeten bukanlah gertak sambal.
Purbaya memastikan bahwa kebijakan menonaktifkan pejabat adalah bentuk pesan serius pemerintah dalam menegakkan integritas.
"Yang jelas nanti beberapa pejabat itu saya rumahkan saja," pungkas Purbaya, menutup pernyataannya dengan peringatan keras bagi para bawahannya. (did)
Editor : Didi Agung Eko Purnomo