SOLOBALAPAN.COM – Gelombang kekecewaan melanda kalangan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Solo.
Mereka menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dinilai memberikan "karpet merah" bagi pengangkatan pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi PPPK, sementara ratusan guru yang telah mengabdi puluhan tahun masih terkatung-katung tanpa kejelasan status.
Para pendidik menilai pemerintah telah keliru dalam menetapkan skala prioritas, terutama terkait penggunaan anggaran pendidikan yang kini tersedot ke program operasional pendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Skala Prioritas Pemerintah Dipertanyakan
Guru SD Muhammadiyah 24 Surakarta, Huda Abdul Rahman, menegaskan bahwa sejak awal seharusnya pemerintah mengutamakan guru honorer yang telah lama mengabdi.
Ia melihat adanya ketimpangan yang sangat nyata dalam proses seleksi PPPK saat ini.
“Masalah utamanya adalah skala prioritas. Banyak guru honorer yang sudah mengabdi 20 tahun lebih, tapi tidak masuk prioritas. Sementara pegawai SPPG yang baru rilis justru langsung bisa ikut seleksi CAT dan dinyatakan lulus PPPK. Ini jadi pertanyaan besar,” tegas Huda, Selasa (20/1/2026).
Anggaran Pendidikan Tersedot Program Makan Bergizi Gratis?
Selain masalah pengangkatan pegawai, Huda juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan yang disinyalir banyak terserap ke Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mulai dari pembangunan dapur hingga pengadaan seragam operasional.
"Kalau melihat di media, anggaran pendidikan diambil untuk MBG. Padahal seharusnya tenaga pendidiknya yang diperhatikan terlebih dahulu. Guru justru terabaikan," ujarnya prihatin.
Dampak bagi Sekolah Swasta dan Guru Tamu
Kebijakan ini juga berdampak buruk pada ekosistem sekolah swasta di Solo.
Huda menjelaskan bahwa banyak guru ASN yang sebelumnya diperbantukan di sekolah swasta kini ditarik ke sekolah negeri.
Akibatnya, sekolah swasta semakin kekurangan tenaga pengajar berkualitas.
Senada dengan Huda, Sicha Aryono, guru PPPK di SMPN 25 Surakarta, juga menyoroti nasib kawan-kawannya yang belum diangkat meski telah mengabdi puluhan tahun.
Ia mengkritik kebijakan yang melarang sekolah merekrut guru baru namun tidak dibarengi dengan pemetaan kebutuhan guru yang akurat.
"Faktanya, sekolah akhirnya terpaksa membuka posisi 'guru tamu'. Status mereka tetap honorer, tanpa pengakuan, namun dengan beban kerja yang sangat berat," kata Sicha.
Para pendidik di Solo berharap pemerintah pusat segera melakukan kajian ulang terhadap kebijakan pengangkatan PPPK agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan merusak martabat profesi guru. (alf/dam)
Editor : Damianus Bram