SOLOBALAPAN.COM – Nama Bupati Pati, Sudewo, kini seolah sedang berada di titik terendah karier politiknya.
Setelah baru menjabat kurang dari satu tahun pada periode 2025-2030, ia harus berhadapan dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Sudewo diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang diduga berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pati.
Sosoknya memang tak lepas dari sorotan. Sebelum kasus hukum ini mencuat, Sudewo sudah lebih dulu "digoyang" warganya sendiri akibat kebijakan fiskal yang dinilai mencekik leher rakyat kecil.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Sudewo ini? Berikut profil lengkapnya.
Profil Bupati Pati Sudewo
Lahir di Pati pada 11 Oktober 1968, Sudewo memiliki latar belakang pendidikan yang mentereng di bidang infrastruktur.
Ia merupakan alumnus Teknik Sipil Universitas Sebelas Maret (UNS) angkatan 1991 dan meraih gelar Magister dari Universitas Diponegoro (UNDIP) pada 1993.
Sebelum terjun ke politik, ia merintis karier di dunia konstruksi dan birokrasi Pekerjaan Umum (PU), mulai dari Kanwil PU Bali, Jawa Timur, hingga Dinas PU Kabupaten Karanganyar.
Kiprah Politik: Dari Senayan hingga Kursi Bupati Pati
Pada 2002, ia sempat mencoba peruntungan di dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar, namun gagal.
Kegagalan di Pilkada tidak membuat Sudewo mundur. Ia aktif di Partai Gerindra dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Gerindra pada 2019.
Ia juga pernah menjadi anggota DPR RI selama dua periode, yaitu 2009-2013 dan 2019-2024.
Kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, semakin menguatkan posisinya di dunia politik.
Pada 20 Februari 2025, Sudewo resmi dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025-2030 bersama Wakil Bupati Risma Ardhi Chandra.
Deretan Kontroversi: Pajak 250% yang Berujung Demo
Belum genap setahun menjabat, Sudewo sudah menuai kritik tajam. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250% memicu gelombang demonstrasi besar-besaran.
Meskipun ia berdalih dana tersebut untuk renovasi RSUD RAA Soewondo, tekanan publik yang masif memaksanya membatalkan kebijakan tersebut dan mengembalikan tarif ke standar tahun 2024.
Terjerat OTT KPK: Dugaan Jual Beli Jabatan
Kini, Sudewo harus menghadapi ujian terberatnya. Tim penindakan KPK mengamankannya atas dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Pati.
Ironisnya, Sudewo ditangkap saat ia tengah berupaya membangun citra sebagai pemimpin yang mendengar suara rakyat pasca-insiden pajak.
Alih-alih fokus pada pembangunan infrastruktur yang ia janjikan, Sudewo kini harus fokus pada pembelaan hukumnya.
Praktik jual beli jabatan yang melibatkan "pengepul" di tingkat kecamatan mengindikasikan adanya sistem korupsi yang masif di bawah kepemimpinannya.
Publik Pati kini menunggu hasil gelar perkara KPK yang akan menentukan apakah sang Bupati akan mengenakan rompi oranye dalam waktu dekat. (dam)
Editor : Damianus Bram