SOLOBALAPAN.COM - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di awal 2026 kembali mengguncang panggung politik daerah.
Kali ini, sorotan tertuju pada Bupati Pati Sudewo, yang diamankan KPK dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan.
Penangkapan ini bukan sekadar peristiwa hukum, tetapi juga menjadi titik kulminasi dari serangkaian kontroversi yang sejak awal masa jabatannya kerap menuai polemik di tengah masyarakat Pati.
Ditangkap KPK di Luar Wilayah Pati
Sudewo terjaring OTT KPK pada Senin (19/1/2026).
Menariknya, penangkapan tidak dilakukan di Kabupaten Pati, melainkan saat ia berada di Kudus, Jawa Tengah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penangkapan tersebut dengan pernyataan,
"Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW," ujarnya.
Usai diamankan, Sudewo langsung menjalani pemeriksaan intensif di Polres Kudus sebelum kemudian dibawa ke Jakarta bersama pihak lain yang turut terjaring OTT.
Dugaan Kasus: Jual Beli Jabatan Desa
OTT terhadap Sudewo berkaitan dengan dugaan praktik suap dalam pengisian jabatan di tingkat desa.
Budi Prasetyo menjelaskan, "Terkait pengisian jabatan kaur, kasi, ataupun sekdes (sekretaris desa)," saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (20/1).
Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan Sudewo bersama tujuh orang lainnya.
Tiga di antaranya disebut sebagai koordinator kecamatan atau pengepul.
Hingga kini, KPK masih mendalami peran masing-masing pihak dan menjadwalkan konferensi pers lanjutan.
Daftar 7 Kontroversi Bupati Pati Sudewo
Sebelum terjerat OTT KPK, Sudewo dikenal sebagai sosok kepala daerah dengan rekam jejak kebijakan yang kerap memicu polemik.
Berikut rangkuman tujuh kontroversi yang membayangi kepemimpinannya:
1. Kenaikan Pajak PBB hingga 250 Persen
Pada Agustus 2025, Sudewo memicu kemarahan publik setelah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit.
Meski kebijakan ini kemudian dibatalkan, gelombang penolakan telanjur meluas.
2. Pernyataan Menantang Demonstran
Di tengah rencana aksi protes warga, Sudewo justru melontarkan pernyataan bernada menantang.
"Jangan hanya 5.000 orang, 50 ribu orang suruh kerahkan, saya tidak akan gentar," ucapnya dalam video yang viral.
Ucapan ini memicu tuntutan pemakzulan, meski akhirnya ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
3. Pemecatan Ratusan Pegawai Honorer RSUD Soewondo
Kebijakan pemberhentian ratusan pegawai honorer RSUD Soewondo tanpa pesangon juga menuai kritik tajam.
Banyak pihak menilai langkah ini tidak manusiawi bagi pegawai yang telah mengabdi puluhan tahun.
Sudewo bahkan sempat berkata, “Yang tidak lolos lapor polisi silakan, yang seharusnya lapor polisi itu kami," yang dinilai memperkeruh situasi.
4. Acara Dangdut dengan Goyangan Sensual
Sudewo kembali menuai kritik publik saat menghadirkan grup dangdut Trio Srigala dengan goyangan sensual dalam agenda resmi di Pendopo Kabupaten Pati.
Acara tersebut dinilai tidak pantas dan mencederai etika kegiatan pemerintahan.
5. Kebijakan Lima Hari Sekolah
Pada tahun ajaran 2025/2026, Sudewo sempat menerapkan kebijakan lima hari sekolah dengan alasan peningkatan kualitas keluarga dan penyegaran mental siswa.
Namun, kebijakan ini menuai penolakan luas dan akhirnya dibatalkan melalui SK Bupati Pati pada Agustus 2025.
6. Proyek Renovasi Masjid Rp15 Miliar
Rencana renovasi Masjid Agung Baitunnur Pati dengan anggaran hingga Rp15 miliar memicu protes ribuan santri.
Mereka mempertanyakan urgensi proyek tersebut di tengah kenaikan PBB dan kebutuhan sosial masyarakat yang mendesak.
7. Terjaring OTT KPK
Puncak kontroversi terjadi pada Januari 2026 saat Sudewo resmi terjaring OTT KPK.
Meski status hukumnya masih menunggu penetapan, kasus ini menjadi pukulan telak bagi karier politiknya.
Profil Singkat Sudewo
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968.
Ia mengawali karier sebagai PNS di Departemen Pekerjaan Umum, sebelum beralih ke dunia politik dan sempat menjadi anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat dan Gerindra.
Ia terpilih sebagai Bupati Pati pada Pilkada 2024 dan dilantik awal 2025.
Kini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Sudewo. P
enangkapan ini menjadi OTT ketiga KPK sepanjang Januari 2026, sekaligus menegaskan intensitas penindakan korupsi di awal tahun. (lz)
Editor : Laila Zakiya