SOLOBALAPAN.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta tahun 2026 sebesar Rp5.729.876.
Keputusan ini tertuang dalam Kepgub Nomor 1142 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 23 Desember lalu.
Meskipun angka ini merupakan yang tertinggi untuk level provinsi di Indonesia, gelombang aspirasi buruh tetap mengalir menuntut kenaikan hingga ke angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di kisaran Rp5,8 juta.
Memang, dengan ditetapkannya UMP DKI 2026 sebesar Rp 5.729.876, itu naik Rp 333.115 atau 6,17 persen dan tetap merupakan yang tertinggi secara rata-rata nasional.
Perbandingan Anggaran: Jakarta vs Bekasi
Dalam keterangannya, Pramono menegaskan bahwa besaran UMP ini telah melalui proses diskusi yang transparan di Dewan Pengupahan.
Namun, terdapat fakta menarik jika membandingkan UMP Jakarta dengan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah penyangga:
Dimana, untuk angka upah yang paling tinggi itu upah minimum kota (UMK) Bekasi 2026 sebesar Rp 5.999.443.
Meskipun, persentase kenaikannya masih lebih rendah dibandingkan Jakarta. Kenaikan UMK di Bekasi untuk tahun 2026 sebesar Rp308.691 atau di kisaran 5,42 hingga 5,53 persen.
Bukan Sekadar Upah: Insentif Tambahan untuk Warga Jakarta
Pramono Anung mengingatkan bahwa pekerja di Jakarta mendapatkan keuntungan tambahan di luar upah pokok berupa berbagai subsidi dari Pemprov DKI:
- Transportasi Gratis: Melalui layanan TransJakarta (untuk pemegang kartu pekerja).
- Subsidi Pangan: Akses pangan murah untuk menjaga daya beli.
- Subsidi Air Bersih: Pengelolaan air oleh PAM Jaya yang lebih terjangkau.
"Jakarta sekarang ini sebenarnya UMP-nya paling tinggi dibandingkan provinsi manapun. Pembahasannya dilakukan secara terbuka antara pengusaha dan buruh," ujar Pramono, Selasa (30/12/2025).
Tanggapan Soal Rencana Demo Buruh
Menyikapi rencana aksi unjuk rasa besar-besaran, Pramono menyambutnya dengan tangan terbuka sebagai bagian dari demokrasi.
Ia menyadari bahwa Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan lokasi kantor Presiden, akan selalu menjadi titik kumpul massa, termasuk buruh dari daerah lain.
"Kami akan tetap memberikan pelayanan terbaik untuk itu (pengamanan aksi). Silakan menyampaikan aspirasi, kami pastikan prosesnya tetap kondusif," pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram