SOLOBALAPAN.COM – Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.
Partai besutan Prabowo Subianto ini mengusulkan agar Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota tidak lagi dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Alasan utama di balik dukungan ini adalah efisiensi anggaran negara yang dinilai sudah mencapai angka yang sangat fantastis dan "mahal".
Soroti Lonjakan Anggaran: Dari Rp7 T ke Rp37 T
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, membeberkan fakta mengenai pembengkakan biaya penyelenggaraan Pilkada dari tahun ke tahun yang bersumber dari hibah APBD.
Pada tahun 2015 anggaran Pilkada tercatat di angka hampir Rp7 triliun. Kemudian di tahun 2024 anggaran melonjak drastis menjadi lebih dari Rp37 triliun.
“Itu merupakan jumlah yang bisa digunakan untuk hal-hal lain yang sifatnya lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ujar Sugiono dalam keterangannya, dikutip dari JawaPos.com, Senin (29/12/2025).
Evaluasi Ongkos Politik Calon Kepala Daerah
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti beban finansial yang harus ditanggung oleh kandidat.
Sugiono menilai biaya kampanye saat ini sudah masuk kategori prohibitif (sangat mahal).
Hal ini dianggap menghambat figur potensial yang memiliki kapasitas dan integritas namun terbatas secara modal.
Mekanisme lewat DPRD diyakini dapat menjadi solusi agar putra-putri terbaik bangsa bisa maju mengabdi tanpa harus terhalang oleh biaya kampanye yang luar biasa besar.
Bantah Kurangi Nilai Demokrasi
Sugiono menepis kekhawatiran publik bahwa Pilkada lewat DPRD akan mematikan demokrasi. Ia memaparkan beberapa poin penguatan:
- Representasi Rakyat: Anggota DPRD adalah wakil rakyat sah yang dipilih melalui Pileg.
- Akuntabilitas Ketat: Partai politik di daerah akan tetap mengikuti kehendak konstituen jika ingin tetap eksis di wilayah tersebut.
- Minim Polarisasi: Mekanisme ini diyakini mampu meredam perpecahan dan polarisasi tajam di tengah masyarakat yang kerap muncul saat pemilihan langsung.
Harapkan Pembahasan Terbuka
Meski secara prinsip mendukung, Partai Gerindra mendorong agar wacana ini dibahas secara transparan dengan melibatkan seluruh elemen bangsa.
Sugiono menekankan agar aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang pengawalan yang kuat.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” pungkasnya. (dam)
Editor : Damianus Bram