SOLOBALAPAN.COM - Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah tegas dan keras terkait Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang pergi umrah tanpa izin saat wilayahnya dilanda bencana banjir dan longsor.
Dalam rapat percepatan penanganan bencana di Aceh Besar, Minggu (7/12/2025), Prabowo meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memproses pencopotan Mirwan MS.
Tindakan bupati yang meninggalkan daerah saat krisis ini disamakan Prabowo dengan tindakan desersi di militer.
Prabowo: Kalau Tentara Namanya Desersi, Langsung Dicopot!
Presiden Prabowo Subianto menanggapi isu Bupati Mirwan MS yang ramai menjadi sorotan nasional.
Prabowo menekankan bahwa pemimpin daerah harus selalu hadir saat rakyat menghadapi kesulitan, dan tidak peduli apa pun latar belakang partainya.
"Kalau yang mau lari, lari aja nggak apa-apa. Dicopot Mendagri bisa ya, diproses," kata Prabowo.
"Ini kalau tentara namanya desersi, itu dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, aduh itu tidak bisa tuh, sorry tuh, saya enggak mau tanya partai mana," imbuh Prabowo, memberi perumpamaan keras.
Sebelumnya, Mirwan MS sudah mendapat sanksi politik, di mana DPP Partai Gerindra telah resmi mencopotnya dari posisi Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan pada Jumat (5/12/2025) atas sikap kepemimpinannya yang dinilai sangat disayangkan.
Kronologi Kontroversi: Tolakan Gubernur dan Warga Mengungsi
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS menjadi sorotan usai melaksanakan ibadah umrah saat bencana banjir dan longsor yang menerjang 11 kecamatan di wilayahnya.
Mirwan MS sendiri sudah menerbitkan surat ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor.
Surat itu diterbitkan Mirwan pada 27 November bernomor 360/1315/2025.
Kemudian pada 2 Desember, Mirwan justru pergi umrah memboyong keluarganya di tengah masih adanya warga di kawasan Trumon mengungsi di tenda pengungsian.
Gubernur Aceh Selatan Muzakir Manaf alias Mualem mengklaim sudah menolak dan tidak mengabulkan keinginan Mirwan menunaikan umrah saat banjir.
Surat izin permohonan perjalanan ke luar negeri itu disampaikan Bupati Aceh Selatan ke Mualem pada 24 November 2025.
Namun, dia tak mengabulkan karena saat itu Aceh sedang dilanda bencana alam hidrometeorologi.
"Gubernur telah menyampaikan balasan tertulis permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan atau ditolak," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Jumat (5/12/2025).
Mualem menilai Kabupaten Aceh Selatan salah satu daerah yang terdampak parah akibat bencana banjir dan longsor.
Bupati sendiri telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Selatan.
Meskipun Bupati Mirwan MS sempat memberikan klarifikasi di media sosial bahwa kondisi di lapangan sudah jauh lebih baik, aksi tersebut menuai kritik pedas dari warganet.
Mirwan MS sendiri merupakan Bupati Aceh Selatan terpilih untuk periode 2025–2029.
"Padahal umroh itu bukan suatu kewajiban, tapi pejabat mengurus rakyatnya hukumnya wajib," ujar @orie_mu***.
"Sepertinya bencana paling besar Indonesia bukan tanah longsor atau banjir, tapi punya pemimpin yg gak ada empati dan hanya memikirkan diri sendiri," tulis @miqbal***.
Tindakan ini kini menjadi bahan evaluasi serius bagi masyarakat tentang etika pejabat publik di tengah krisis.
Sementara itu, Partai Gerindra sudah resmi memecat Mirwan sebagai kader usai pergi umrah bersama keluarga saat rakyatnya tertimpa musibah banjir dan longsor.
"Sangat disayangkan sikap dan kepemimpinan yang bersangkutan, oleh karena itu DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan," kata Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Jumat (5/12/2025).
Fokus Pemerintah: Penanganan Bencana dan Apresiasi Pemimpin Siaga
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih kepada kepala daerah yang terus bekerja tanpa kenal lelah.
"Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," ucap Prabowo.
Prabowo juga menerima laporan kondisi lapangan yang memprihatinkan, termasuk ladang pertanian dan perumahan yang harus dibangun ulang, menekankan perlunya bantuan segera dari pusat. (dam)
Editor : Damianus Bram