SOLOBALAPAN.COM — Polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan Mirwan ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir dan tanah longsor berujung panjang.
Bukan hanya Mirwan yang kini menghadapi pemeriksaan, tetapi jajaran pejabat bawahannya juga ikut terseret imbas kasus ini.
Kepergian Mirwan menjadi sorotan publik lantaran dilakukan saat wilayahnya menetapkan status tanggap darurat hidrometeorologi.
Meski begitu, ia tetap terbang ke Arab Saudi tanpa izin Gubernur Aceh maupun Menteri Dalam Negeri.
Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengungkapkan bahwa Mendagri Tito Karnavian sampai harus menghubungi Mirwan secara langsung.
"Bapak Mendagri sudah telepon langsung, yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri untuk umrah dan akan pulang besok,” kata Benni.
Ia juga mengingatkan bahwa Kabupaten Aceh Selatan merupakan wilayah yang sedang terdampak bencana serius.
"Kita ketahui bersama, Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam banjir dan tanah longsor,” ujar Benni.
Benni menegaskan, keberadaan kepala daerah sangat penting dalam situasi darurat.
“Kehadiran dan keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan di tengah-tengah warga masyarakatnya,” ujar Benni.
Bupati Dicopot dari Ketua Gerindra Aceh Selatan
Partai Gerindra langsung mengambil langkah tegas.
Sekjen Gerindra Sugiono menyebut Mirwan diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.
"DPP Gerindra memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan."
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menegaskan bahwa ia tidak memberikan izin keberangkatan.
"Kami tidak teken untuk sementara waktu jangan pergi, dia pergi juga terserah," jelas Mualem.
Ia menyerahkan proses sanksi sepenuhnya kepada Mendagri.
Surat Penolakan Izin dan Nazar Umrah yang Dibela Mirwan
Mirwan sebelumnya telah mengajukan izin perjalanan luar negeri, namun ditolak Gubernur Aceh melalui Surat Nomor 100.1.4.2/18413 karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana.
Meski begitu, Mirwan bersikukuh bahwa keberangkatannya adalah nazar pribadi.
"Umrahnya saya ada hajat sebelum Pilkada. Kalau terpilih saya berangkat umrah," ujar Mirwan.
Ia juga menyebut sudah berkoordinasi dengan SKPK.
"Karena kondisi pemkab sudah terkoordinir dengan SKPK," kata Mirwan.
Politikus Gerindra itu mengklaim sudah turun ke lokasi bencana sebelum berangkat.
"Saya berangkat umrah sudah mengurus (sejak) tanggal 20 November... Tanggal 2 Desember saya dari pagi salurkan bantuan dan kunjungan," ujarnya.
Bukan Hanya Mirwan, Jajaran Setda Kini Ikut Diperiksa
Inspektorat Jenderal Kemendagri tidak hanya memeriksa Mirwan, tetapi juga pejabat-pejabat Setda Aceh Selatan.
Kapuspen Kemendagri Benny Irwan memastikan pemeriksaan telah berjalan.
“Tim pemeriksa dari Inspektorat Jenderal Kemendagri dari kemarin sudah berada di Banda Aceh dan sudah melakukan pemeriksaan awal (administratif) kepada jajaran Setda Kabupaten Aceh Selatan,” katanya.
Mirwan sendiri sudah diperintahkan pulang oleh Mendagri.
“Dan dikabarkan saat ini sedang transit di Kuala Lumpur,” ujarnya.
Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa kepala daerah wajib menyesuaikan rencana pribadi saat wilayahnya terkena bencana.
“Seharusnya dalam kondisi seperti ini rencana umrah bisa disesuaikan. Harus fokus pada penanganan bencana," ucap Bima.
Pemkab Aceh Selatan Berdalih Kondisi Sudah Stabil
Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyebut Mirwan pergi setelah memastikan situasi aman.
"Keberangkatan Bupati Aceh Selatan beserta istri... setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil," katanya.
Ia membantah narasi bahwa Mirwan meninggalkan rakyatnya tanpa penanganan.
"Dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun," ujarnya.
Inspeksi Menanti, Sanksi Menunggu
Begitu tiba di Banda Aceh, Mirwan dijadwalkan langsung menjalani pemeriksaan resmi oleh Itjen Kemendagri.
“Namun sudah diagendakan untuk diperiksa setibanya di Banda Aceh,” tegas Benny.
Mirwan mengklaim penanganan banjir tetap berjalan efektif melalui OPD.
“Dari hasil koordinasi, situasi saat itu terkendali sehingga saya dapat menunaikan nazar saya," ungkapnya.
Namun dengan pejabat bawahannya ikut diperiksa dan tekanan politik kian besar, nasib Mirwan sebagai kepala daerah kini berada di ujung tanduk. (lz)
Editor : Laila Zakiya